BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Kenaikan harga beberapa bahan makanan pokok menjelang Ramadhan, cukup meresahkan warga. Selain harga minyak goreng, yang belakangan ada kenaikan terjadi pada harga telur ayam, gula pasir dan daging ayam.
Hal ini membuat Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya cukup prihatin. Karena meski ini merupakan isu yang berkaitan dengan kinerja pemerintah pusat, namun buan berarti tidak ada tndakan apa-apa dari pemerintah.
“Ya sebetulnya kita yang didaerah tidak punya kewenangan untuk mengatur persoalan ini tapi setidaknya kita warga kota Bandung merasakan dampaknya,” ujar Edwin.
Karenanya, Edwin minta pemerintah pusat betul-betul melakukan kontrol terhadap pasar. Edwin meminta, jangan sampai ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab apalagi menimbun bahan pokok ini terutama minyak goreng.
“Melihat di wilaya lain kan ditemukan adanya penimbunan. Jangan sampai ini terjadi di Kota Bandung,” ujarnya
Untuk itu, Edwin meminta agar kesalahan seperti ini agar ditindak tegas dan diberi sanksi berat. Dalam kesempatan ini, Edwin juga mepertanyakan janji pemerintah pusat ada jaminan terhadap rakyat agar tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
“Faktanya harga naik apalagi jelang ramadan kita khawatir tidak terkendali dan memberatkan masyarakat kecil,” tegas politisi Golkar itu.
Ketua DPD Partai Golkar kota Bandung ini menyarankan agar pemerintah kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) melakukan pengecekan ke lapangan ke pasar dan distributor untuk memastikan ketersedian bahan-bahan pokok.
Meski banyak warga yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan minyak goreng, namun Edwin mengatakan, sampai hari ini pihaknya belum mendapat laporan dari dinas terkait masalah kelangkaan minyak.
“Walaupun ini dari pusat, tapi harus ada lah langkah dilakukan di kota Bandung. Untuk penimbun sendiri kan bisa lakukan proses hukum, ” ujarnya.
Menurut Edwin, jika ditemukan ada penimbun, pihaknya bersebagai anggota dewan bisa berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk dilakukan tindakan atau proses secara hukum.
Disinggung soal operasi pasar (OP) diselenggarakan oleh kota Bandung kata Edwin, sebetulnya bisa dan tidak masalah walaupun memang yang menentukan harga dan sebagainya adalah pemerintah pusat.
Tetapi perlu dilakukan pengecekan ketersedian terlebih dulu, dan perlu komunikasi dalam hal ini dengan pedagang.
“Bisa ditelusuri keluhan mereka seperti apa, yang penting ada perhatian dari pemerintah kota Bandung,” tegasnya.
Di sisi lain, Edwin menilai kinerja Disdagin Kota Bandung belum optimal , karena sampai sejauh ini pihaknya belum melihat ada langkah langkah kongrit yang dilakukan.
“OP pengecekan di lapangan seperti apa, saya saja mengetahui memahami selama ini dari media,” terangnya.
Untuk itu, Edwin berharap Pemkot Bandung lebih berperan aktif, turun lihat kondisi di lapangan. Sidak bahkan kalau perlu bersama dewan.
Dewan sendiri kata dia, siap terjun bersama sama ke lapangan. Bahkan Edwin mencontohkan di daerah lain sidak ke salah satu tempat penjualan mini market ditemukan penimbunan dan itu pun bisa dilakukan di Bandung.
“Harusnya semua pihak bergerak terutama pemerintah kota, bisa kita sangat bisa kerjasama,” ujar Edwin.
Edwin berharap, pemerintah bisa segera menstabilkan kondisi yang ada harga turun, bahan tersedia ditengah masyakarat. Aneh kan negara terbesar sawit di dunia tapi minyak gorengnya langka, ada sesuatu yang salah dalam mengelola, itu harus jadi catatan, terlebih jelang ramadan semua harusnya bisa normal. (put/adv)
