Bandung, www.pasjabar.com – Konflik pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) terus bergulir tanpa kejelasan. Sejumlah pihak menilai Pemerintah Kota Bandung (Pemkot) masih belum menunjukkan langkah tegas dan strategis dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu suara paling keras datang dari Wakil Sekretaris Yayasan Margasatwa Tamansari, M. Ariodillah, yang menilai pendekatan Pemkot saat ini keliru arah dan justru berpotensi memperkeruh situasi.
Ariodillah: “Pemkot Salah Arah, Ini Soal Konservasi Bukan Keuangan”
Menurut Ariodillah, Pemkot Bandung tampak kurang memahami konteks permasalahan di Bandung Zoo. Alih-alih menurunkan lembaga yang berkompeten di bidang konservasi, Pemkot justru menunjuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk menangani persoalan tersebut.
“Kami cermati ada keinginan dari Wali Kota Bandung untuk membereskan persoalan ini di level teknis. Tapi dengan menginstruksikan BKAD, ini menunjukkan pola yang berbeda dan salah arah,” tegas Ariodillah, Jumat (24/10/2025).
Ia menilai bahwa akar masalah di Bandung Zoo bukan semata urusan aset, melainkan isu konservasi dan kesejahteraan satwa.
“Kebun Binatang Bandung bukan soal uang atau aset, ini soal satwa yang harus dijaga dan lingkungan yang harus dipelihara. Pendekatan teknokratis berbasis keuangan tidak akan menyelesaikan masalah,” lanjutnya.
Ariodillah pun mendorong agar Dinas Lingkungan Hidup atau ahli konservasi dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian.
“Kalau Pemkot ingin jadi penengah, turunkan dinas atau ahli konservasi. Jangan lembaga yang tidak paham konteks lapangan,” ujarnya.
IPRC Sarankan Pembentukan Tim Transisi Netral
Saran senada datang dari Direktur Riset Indonesian Politics and Research Consulting (IPRC), Tedy Nurzaman, yang menilai perlunya tim transisi netral untuk mengawal operasional kebun binatang sambil proses hukum berjalan.
“Peran Pemkot Bandung sangat diperlukan untuk memediasi konflik pengelolaan Kebun Binatang Bandung ini. Tim transisi harus netral dan berkompeten, bukan berpihak,” ujarnya.
Tedy menambahkan, operasional Bandung Zoo sudah terhenti cukup lama sejak penyegelan polisi pada Agustus lalu, sehingga kegiatan konservasi dan edukasi masyarakat ikut terganggu.
DPRD Minta Pemkot Turun Tangan Tapi Hati-Hati
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Erick Darmajaya, meminta pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan persoalan secara internal terlebih dahulu. Jika tetap buntu, barulah Pemkot turun tangan sebagai penengah.
“Langkahnya seperti apa, kami serahkan ke Kang Farhan sebagai Wali Kota. Tapi jangan sampai melanggar aturan perundang-undangan,” ujarnya.
Erick menekankan bahwa semangat utama harus tetap kebersamaan dan kepentingan satwa serta masyarakat.
“Jangan sampai ada bentrok seperti kemarin. Kebun Binatang Bandung punya manfaat besar bagi warga,” tambahnya.
Harapan Baru untuk Bandung Zoo
Konflik yang berlarut membuat kegiatan konservasi, penelitian, hingga pariwisata terganggu. Semua pihak kini berharap Pemkot segera mengambil langkah konkret yang berbasis pendekatan lingkungan dan kemanusiaan, seperti disuarakan Ariodillah.
“Bandung Zoo adalah aset sosial dan ekologis kota ini. Pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga pelindung kehidupan satwa di dalamnya,” tutup Ariodillah. (Uby)
