BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodeta) Jawa Barat (Jabar) mendesak pemerintah pusat segera membuka moratorium calon persiapan daerah otonomi baru (CPODB) dan mengesahkan RPP secepatnya, saat ini Jabar telah menyesuiakan dengan aturan yang berlaku yaitu UU 23/2014 serta RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Penataan Daerah.
Ketua Umum Forkodeta Jabar Holil A Umarzen mengatakan, pemerintah pusat tidak perlu khawatir dengan penyediaan anggaran untuk daerah pemekaran.
“Forkodetada Jabar sebagai wadah perjuangan aspirasi Pemekaran di jabar yg memiliki legal formal yang
cukup menurut UU keorganisasian, mohon dilibatkan dalam pembahasan final RPP Penataan Daerah dan Desain Penataan Daerah sebelum disahkan menjadi PP (Peraturan Pemerintah),” sambungnya.
Ia menegaskan Forkodetada Jabar bersama Pemprov Jabar akan mengedepankan komunikasi dengan pihak legislator dan pemerintah pusat jika diperlukan.
“Apabila tuntutan kami tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat baik dari Kemendagri,” tutupnya.
Seperti diketahui saat ini Pemprov Jabar telah mengusulkan lima CPDOB dan dalam waktu dekat ada tiga CPDOB yang diusulkan yaitu Kabupaten Garut Utara, Cianjur Selatan, dan Tasik Selatan. Adapun yang masih berproses melengkai persyaratan sesuai UU nomor 23 Thn 2014 ada lima CPDOB yaitu Kabupaten Bandung Timur, Bekasi Utara, Cikampek, Subang Utara, dan Kota Lembang serta CPDOB Provinsi Cirebon Raya. (*)
