PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Dipastikan tidak bisa menduduki posisi Wakil Wali Kota Bandung, PKS tidak akan menjadi oposisi.

“Sedari awal, PKS mengusung pasangan Oded -Yana di Pilwalkot 2018 berkoalisi dengan Partai Gerindra. Jika sekarang memang PKS tidak bisa menempatkan kadernya di posisi wakil wali kota, pasca meninggalnya Oded M. Danial, kami akan tetap mengawal janji politik pasangat tersebut,” ujar Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung Khairullah, kepada wartawan Minggu (27/3/2022).

Meski demikian, lelaki yang akrab disapa Iyung ini menyatakan, PKS Kota Bandung menyayangkan berlarut-larutnya proses pendefinitifan Wali Kota Bandung pasca wafatnya Wali Kota Oded Mohamad Danial pada 10 Desember 2021.

“Kami memandang kelambatan ini berkonsekuensi pada keutuhan kepemimpinan Kota Bandung, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan kerugian warga masyarakat,” tambahanya.

Iyung mengatakan, rangkaian proses pemberhentian Oded sebagai wali kota karena meninggal, hingga pengangkatan Yana Mulyana sebagai wali Kota definitive, seharusnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Bahkan undang-undang beserta peraturan yang ada sudah mensyaratkan pewaktuan pada setiap tahapan prosesnya.

Iyung mengatakan, lambatnya proses penetapan plt wali ota menjadi wali kota definitif telah menutup kesempatan pengisian kekosongan wakil wali kota yang peranannya tidak dapat dianggap minor.

“Karena wakil wali kota memiliki tugas-tugas atributif yang melekat, maupun tugas-tugas delegatif sebagai kesepakatan pembagian peran dengan wali kota. Tugas seperti penanggulangan kemiskinan yang diamanahkan kepada wakil wali kota sebagai ketua TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) menghadapi tantangan nyata di Kota Bandung,” paparnya.

Belum termasuk tugas-tugas wakil wali kota lainnya yang bagi kota sekelas Kota Bandung, dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi, selalu dituntut untuk menghadirkan layanan prima (service excellence) bagi warganya yang sudah barang tentu tidak dapat dianggap sepele.

“PKS Kota Bandung memandang bahwa warga Kota Bandung lah yang paling dirugikan dari lambatnya proses penetapan Plt. Wali Kota menjadi Wali Kota definitif ini,” tambahnya.

Wali Kota Definitif

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, proses pengangkatan Yana Mulyana Sebagai Wali Kota Bandung definitif, seharusnya tidak menemuai banyak kendala. Bahkan Tedy juga sudah memastikan hal tersebut kepada pihak provinsi.

“Kita pernah tanyakan ke pemprov apakah ada kekurangan, tapi katanya sudah di upload dan nggak ada masalah. Karenanya, melalui anggota Komisi II DPR RI, kita sudah mempertanyakan dan mudah-mudahan ada evaluasi,” tambahnya.

Tidak adanya wakil wali kota definitif, lanjut Tedy menghambah rotasi mutasi di lingkungan Pemkot Bandung. Banyak posisi kepala dinas yang kosong tapi tidak bisa diisi, karena posisi Plt, tidak bisa melakukan rotasi mutasi, sebelum ada konsultasi dengan Mendagri.

Ditemui di tempat terpisah, Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan tahap pelantikan sekarang sudah ada di kementrian dalam negeri.

“Kita masih tetap menununggu, kapan ada penetapan dan pelantikan wali kota definitive,” terangnya.

Yana mengakui ada beberapa batasan antara wali kota definitif dan plt, diantaranya, jika akan melakukan pelantikan pejabat eselon, harus ada laporan ke Kementrian dalam Negeri. Selain itu tidak boleh mengubah kebijakan, dan tidak boleh melakukan pemekaran.

“Tapi sejauh ini, kalau pelaksanaan program tidak ada yang terganggu, ya,” terangnya.

Disinggung mengenai tidak ada posisi wakil wali kota yang kosong, Yana mengatakan tidak tahu persis bagaimana regulasinya.

“Ya kita lihat saja, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh dua orang sekarang dikerjakan oleh satu orang. Kalau bagi saya pribadi pasti ada keterbatasan. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya,” tutur Yana.

Disinggung mengenai kemungkinan PKS jadi partai oposisi, Yana mengatakan, di Kota Bandung tidak ada oposisi, yang ada adalah fungsi dewan sebagai pengawasan yang memang wajib dilakukan.

“Jika ada program yang baik, maka saya mohon dukungannya, kalaua ada yang tidak baik, maka saya minta masukannya,” pungkasnya. (put)