BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Warga Komplek Griya Cempaka Arum, Kelurahan Rancanumpang Kecamaan Gedebage Kota Bandung, menolak rencana pembangunan jembatan dari Cimicrang yang rencananya akan dibangun untuk akses jalan menuju Summarecon.
“Jembatan itu, rencananya akan dibangun dalam waktu dekat, sebagai akses konektivitas stasiun KCJB Exit tol KM 149 Gedebage,” ujar salah seorang warga Komplek Griya Cempaka Arum, Lia Noer Hambali.
Seperti diketahui dibukanya akses jalan exit tol KM 149 tersebut untuk mengurangi beban kemacetan exit tol Buah Batu. Karenanya dibangunlah jembatan sebagai akses perumahan Adipura dengan Summarecon, dan sebagai akses jalan menuju Masjid Al-Jabar.
“Menanggapi fenomena tersebut, kami sebagai warga yang mendapatkan dampak negative dari pembangunan tersebut, menyatakan menolak rencana pembangunan Jembatan Summarecon -Rancanumpang sebelum pelebaran Jalan Rancanumpang-Cimincrang dilebarkan 16-26 Meter,” papar Lia.
Tuntutan warga ini, karena warga khawatir dampak dari pembangunan jembatan tersebut, adalah membuat jalan di bawahnya menjadi mengecil, sehingga berdampak kemacetan di depan rumah warrga.
“Apabila ada jembatan terbangun di atas tanpa ada pelebaran jalan, Rancanumpang-Cimincrang, maka akan terdapat jalan jembatan dari Summarecon 2 jalur dengan lebar 14 meter. Masuk ke Rancanumpang-Cimincrang 1 jalur dengan lebar 6 meter, sehingga terjadi bottleneck. Ini lah yang nantinya akan menjadi sumber kemacetan,” paparnya.
Lia menambahkan, volume yang akan menjadi beban adalah exit tol 149, ditambah dengan rencana pemerintah membangun tol Gedebage-Tasikmalaya – Cilacap.
“Karenanya, tidak berlebihan jika kami meminta kepada gubernur untuk melakukan penundaan pembangunan jembatan sebelum pelebaran jalan dilakukan,” terangnya.
Jika tidak bisa dilakukan penundaan, maka kamu meminta gubernur menandatangi surat pernyataan bahwa pelebaran jalan tetap akan dilakukan setelah pembangunan jembatan. Menurut Lia, jika tidak ada surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai, maka dikhawatirkan pelebaran tidak akan benar-benar dilakukan.
“Apa jaminan bahwa pemerintah akan melakukan pelebaran jalan setelah pembangunan jembatan. Kalau nantinya pejabat yang sekarang menjabat menjanjian hanya lisan saja, maka setelah dia tidak menjabat lagi, apa ada jaminan pejabat selanjutnya mewujudkan janji tersebut,” tegas Lia.
Dengan adanya surat pernyataan yang ditandangani di atas materai, kelak siapapun Gubernur atau pejabat yang menjabat nantinya, akan terikat janji kepada warga dan mewujudkan janji tersebut.
Sementara itu, Camat Gedebage Jaenudin mengatakan, rencana pelebaran jalan sudah akan dianggarakan di APBD Provinsi Jabar pada 2023, sedangkan untuk pembangunan jembatan dianggarkan pada APBD perubahan 2022.
“untuk anggaran pelebaran jalan memang terkena refocusing, sehingga baru akan dianggarkan pada 2023, sedangkan pembangunan jembatan bisa pada 2022,” terangnnya.
Jaenudin mengaku tidak ada penolakan dari warga terkait rencana pembangunan jembatan ini. Bahkan menurutnya, selama ini sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada warga dan menurutnya warga menerima rencana tersebut.
“Ya yang paling penting kan ada sosialisasi kepada warga dan bisa berkomuniksi dengan baik. Kami juga sudah menyampaikan aspirasi warga sekitar,” sambungnya.
Disinggung mengenai kemungkinan pembangunan jembatan tidak dilaksanakan tahun ini, Jaenudin mengatakan hal tersebut akan berat, karena sudah dianggarkan sebelumnya.
Terlebih sebelum ini pembukaan exit tol Km 149 sudah diujicoba pada H-7 dan H+7 lebaran, menurutnya tidak ada kemacetan yang berarti.
“Ya kalau macet sedikit kan wajar. Tapi tidak ada kemacetan yang berarti. Terlebih itu kan waktunya mudik,” tambahnya. (put)
