BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) berharap pemerintah terus melakukan perbaikan dan cepat tanggap untuk berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya ketika mendapat keluhan atau permasalahan dari masyarakat terkait PPDB ini agar proses PPDB berjalan lancar.
Ketua FMPP, Illa Setiawati mengatakan dalam pembuatan DTKS Kota Bandung yang menjadi kendala sementara ini adalah banyaknya siswa KETM yang belum terdaftar di DTKS, sesuai juknis PPDB yang berlaku selain dari kartu pendamping dari pemerintah adalah DTKS/Berita Acara Muskel/Musdes.
“Muskel Kota Bandung akan dilaksanakan serempak pada tanggal 9 Juni sedangkan PPDB tingkat SMA/SMK dimulai sejak 6 Juni 2022, pada saat pendaftaran kami melampirkan suket DTKS sedang proses dari kelurahan, yang kami khawatirkan adalah akan banyak siswa yang tidak lolos verifikasi data oleh sekolah tujuan dikarenakan permasalahan DTKS/Berita Acara Muskel,” tuturnya.
Illa juga mengatakan bahwa DTKS di kabupaten masih dipersulit. Di samping itu, banyaknya sekolah swasta yang tidak ikut PPDB online dan ada sekolah swasta yang baru muncul pada hari ke dua, itupun sore hari sehingga banyak siswa yang awalnya pilih sekolah swasta A beralih menjadi sekolah swasta B.
“Pemerintah harus berperan aktif dan cepat tanggap dalam merespon keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan dan memberikan solusi lain apabila terjadi permasalahan di luar kendali seperti hal nya permasalahan DTKS,” tandasnya.
Illa melanjutkan, sejak jauh hari pihaknya sudah mensosialisasikan kepada orang tua siswa dalam pembuatan DTKS, ia pun turun langsung mendatangi Dinas Sosial Kota dan Provinsi untuk antisipasi permasalahan ini, akan tetapi sampai saat ini masih banyak juga yang belum terdaftar dan dimuskelkan oleh pihak kelurahan.
“Kami juga membantu proses pendataan berkas sejak jauh hari sebelum pembukaan PPDB di mulai, dan saat ini kami telah membantu siswa siswi yang terjaring oleh kami dalam proses pendaftaran lalu memastikan semua siswa tidak kekurangan berkas apapun agar semua berjalan tertib dan kondusif,” ungkapnya.
Di samping itu, FMPP juga mensosialisasikan kepada orang tua dan siswa bahwa sekolah di negeri/swasta pun sama yang terpenting bagi siswa KETM adalah pemerintah menjamin biaya pendidikan nya dibebaskan.
“Kami sudah bekerjasama dengan beberapa sekolah swasta yang mau menerima siswa KETM dan bisa membebaskan seluruh biaya pendidikannya,” ulasnya.
Saat ini, sambung Illa, FMPP telah menerima keluhan terkait PPDB tingkat SMA/SMK tahun 2022 ini.
“Kami berharap siswa siswi KETM bisa dibantu dan diakomodir semua DTKS nya sehingga bisa diterima di sekolah negeri di jalur KETM,” pungkasnya. (tiwi)
