Koordinasi ke Pemerintah Pusat Harus Ditingkatkan
HARI Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-212 Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan mendesak agar Wali Kota Bandung meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat termasuk koordinasi dengan pemerintah perbatasan kota dan kabupaten.
“Koordinasi dengan pemerintah vertikal dan horisontal harus ditingkatkan dan diperkuat agar pembangunan yang sudah diprogramkan ada tindak lanjutnya,” ujar Teddy di kantornya, Rabu (14/9).
Teddy menilai, saat ini koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat masih kurang sehingga banyak pembangunan yang tertunda.
“Semestinya jika ada program pembangunan, Wali Kota jemput bola dan terus dikejar jangan hanya menunggu sehingga pembangunan tidak tertunda,” ujarnya.
Menurut Teddy, program yang butuh kolaborasi harus segera diwujudkan, terkait masalah sampah, tranportasi, kemacetan dan banjir. “Masih banyak program yang tertunda padahal seharusnya sudah digarap seperti jalan underpass Cibiru, jembatan layang Gedebage ke Soekarno Hatta dan program lainnya,” ujar Teddy.
Teddy juga minta, agar HJKB bisa dirasakan gaungnya oleh masyarakat, Pemkot sebaiknya menggratiskan TMB dan Bandrol sehari pas hari H yaitu 25 September.
“Warga biar yang belum pernah jalan jalan naik TMB dan Bandros bisa merasakan memeriahkan HJKB, ” ujar Teddy. (adv)
HJKB Jangan Hanya Seremonial
WAKIL Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha minta peringatan Hari Jadi ke 212 Kota Bandung (HJKB) jangan hanya seremonial belaka tapi harus dimaknai.
“Peringatan HJKB Pemerintah Kota Bandung harus menjadi renungan, pemerintah harus mampu menciptakan perubahan yang signifikan terkait kesejahteraan masyarakat,” ujar Achmad.
Achmad juga minta ada perbaikan bidang SDM sehingga HJKB terasa ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dalam layanan publik.
Menurut Achmad, program yang diluncurkan harus ada tindak lanjutnya jangan hanya launching. Begitu juga masalah infrastruktur harus banyak perbaikan.
Perbaikan infrastruktur banyak tertunda terdampak covid 19, Nach momen HJKB harus bangkit harus ada perubahan, inovasi dan kreatifitas.”Para birokrat agar tidak hanya dianggap bagus saja kepada pimpinan tapi memberikan masukan agar dampak positif terhadap pelayanan dan perubahan di Kota Bandung.
“Bertambahnya usia, banyak pengalaman sangat berharga harus segera diselesaikan terhadap ketertinggalan dan harus betul betul menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Pemerintah jangan meninabobokan masyarakat hanya mendapatkan penghargaan. Menurut Achmad penghargaan itu semu, penghargaan tidak membangun sebuah kemandirian dan kecerdasaan rakyat .
“Saya harapkan bahwa penghargaan itu harus dibuktikan nyata ril, indeks contoh indeks kebahagian meningkat itu hanya di taman setelah pulang pusing mikirin, ekonomi, biaya sekolah,” ujar Achmad.
Pemerintah harus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya UMK, PKL harus tertata dengan baik dan diberikan pelatihan agar mampu meningkatkan perekonomian.
HJKB bukan ungkapan belaka tetapi, Wali Kota, birokrat, eksekutif, anggota dewan untuk terus memacu bagaimana kinerja yang kemudian menghasilkan out come yang jelas pembangunan di Kota Bandung
Achmad mengucapkan HJKB dan mendoakan agar Kota Bandung di usia 212 terus bersinar dan Bermartabat. (adv)
Saatnya Wujudkan Janji Kampanye
WAKIL ketua III DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya minta momen Hari Jadi ke 212 Kota Bandung (HJKB) dipakai Wali Kota Bandung mewujudkan janji kampanye yang belum terwujud.
HJKB Kota Bandung diperingati setiap tanggal 25 September, patut mengucapkan syukur karena Kota Bandung sudah berusia 212 tahun.
“Kota Bandung harus menjadi Kota yang Bermartabat, oleh karena itu sisa jabatan wali kota yang akan habis 2023 agar menuntaskan janji janji kampanye yang sudah didokumentasikan di RPJMD kota Bandung,” ujar Edwin.
Menurut Edwin, kondisi Bandung saat ini masih banyak yang harus diperbaiki, semisal bidang pendidikan terkait PPDB masih menyisakan permasalahan padahal pendidikan itu kebutuhan dasar bagi masyarakat.
Begitu juga bidang kesehatan, masih ada warga yang kesulitan pelayanan kesehatan terutama warga tidak mampu.
“Tak hanya bidang kesehatan dan pendidikan yang harus diperbaiki tapi infrastruktur masih banyak yang rusak seperti drainase dan Bandung Caang Baranang,” ujar Edwin.
Edwin juga menyoroti UMKM belum optimal, padahal sedang konsentrasi pemulihan ekonomi tapi belum ada program khusus membangkitkan.
Edwin juga mempertanyakan, data pemberian bantuan tidak akurat. Data berbeda antara dinas kesehatan dengan dinas sosial saat menentukan DTKS non DTKS.
Masalah lain yang harus diselesaikan adalah masih banyak macet, lalu persoalan sampah itu PR besar apalagi jika TPA Sari Mukti tidak diperpanjang.
Terkait perayaan hari H sebelum digelar pemerintah harus memastikan kondisi covid, jika sudah membaik bisa dipikirkan kegiatan yang akan digelar.
“Agar semua merasakan, guyub, sabilulungan bersama sama tidak hanya seremonial. Ini sebuah momen masyarakat dipersatukan dikumpulkan semua sama sama merasakan.Adakan doa bersama, ngaliwet bareng, zikir bersama, hiburan boleh tapi tampilkan kesenian khas Bandung,” ujar Edwin. (adv)
