BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Bupati Bandung Dadang Supriatna menjadi narasumber pada kegiatan seminar nasional dengan tema “Menciptakan Layanan Publik Bebas Korupsi” di Gedung Sate Kota Bandung Jawa Barat, Selasa (6/12/2022).
Pada kegiatan ini, Dadang Supriatna menjadi Bupati pertama yang diundang langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menjadi pembicara pada kegiatan yang diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia tersebut.
“Saya diundang langsung oleh KPK RI untuk menjadi narasumber nasional dalam acara memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan di Gedung Sate Kota Bandung Jawa Barat,” kata Dadang Supriatna.
Kegiatan yang diikuti Bupati Bandung tersebut merupakan bagian dari Road to Hari Antikorupsi Sedunia yang dilaksanakan KPK RI bekerjasama dengan pemerintah daerah.
Selain Bupati Bandung hadir pula sebagai narasumber Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.
Tantangan Pelayanan Publik Prima Agar Bebas Korupsi
Bupati Bandung ini menjelaskan implementasi pelayanan publik prima serta tantangan pelayanan publik prima bebas korupsi di Kabupaten Bandung.
Pertama, komitmen dan konsistensi mindset berakhlak, kedua akuntabilitas, ketiga transparansi, keempat cakupan penggunaan teknologi digital, dan kelima partisipasi dan kontrol publik.
Bupati Bandung juga turut memaparkan strategi perbaikan pelayanan publik. “Kepemimpinan melayani, inovasi dan teknologi digital, untuk menuju pelayanan publik prima,” katanya.
Menurutnya, output dari kepemimpinan melayani adalah membuka ide baru dan inovasi yang dapat menumbuhkan kepercayaan dan motivasi tinggi serta memaksimalkan potensi bawahan.
Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Bandung berada di peringkat pertama dengan 86 inovasi, disusul inovasi daerah lainnya 39 inovasi dan inovasi tata kelola pemerintahan 31 inovasi.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini turut menjelaskan terkait dengan mall pelayanan publik Kabupaten Bandung.
Menurutnya dengan adanya mall pelayanan publik dapat terbangun akuntabilitas, transparansi, penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan, bebas korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi dan teknologi digital.
“Mal pelayanan publik Kabupaten Bandung itu dilaksanakan oleh 27 instansi yang memberikan 460 jenis layanan,” katanya.
Dalam seminar tersebut, Bupati Dadang Supriatna turut menyampaikan nilai survei kepuasan masyarakat tahun 2022 mencapai 84.49 berdasarkan update Indeks Kepuasaan Masyarakat Kabupaten Bandung per 19 November 2022.
Menurutnya hal yang membanggakan bagi Bupati Bandung, yaitu Desa Cibiru Wetan di Kecamatan Cileunyi menjadi percontohan Desa Anti Korupsi di Indonesia dengan penilaian 96,16 (kategori istimewa) yang disematkan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Kabupaten Semarang Jawa Tengah, baru-baru ini.
13 Program Strategis Nasional Kabupaten Bandung
- Insentif guru ngaji berikut BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
- Pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan melalui Bank BJB dan Bank BPR Kertaraharja;
- Pemberian asuransi dan atau subsidi kepada petani;
- Insentif linmas berikut BPJS Ketenagakerjaan;
- Insentif RT, RW, PKK Desa berikut BPJS Ketenagakerjaan;
- Peningkatan/insentif Pemdes dan BPD berikut BPJS Ketenagakerjaan;
- Beasiswa Ti Bupati (Besti) untuk anak-anak Hafidz Alquran dan atau anak berprestasi
- Pembangunan lima rumah sakit daerah;
- Pembangunan 7000 unit rutilahu setiap tahun;
- Penambahan 28 unit SMP dan mengajukan 22 unit SMA baru ke Provinsi;
- Penerapan tiga muatan lokal Pendidikan untuk TK, SD dan SMP. Yaitu pendidikan Pancasila dan UUD 1945, pendidikan bahasa dan budaya sunda, mengaji dan menghafal Alquran;
- Penyediaan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM);
- Insentif Ustad/Ustadzah, Takmir, dan Marbot berikut BPJS Ketenagakerjaan.
Sebagai penutup, Bupati Bandung mengatakan bahwa selama melaksanakan tugasnya, Pemkab Bandung pada tahun 2021 mendapat 24 penghargaan dan tahun 2022 mendapatkan 76 penghargaan. (fal)
