JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pada 2025.
Mahfud MD menegaskan KUHP yang baru disahkan bukan untuk melindungi rezim pemerintahan Joko Widodo (Widodo) karena berlakunya masih tiga tahun lagi.
“KUHP itu berlaku Tahun 2025, bukan untuk melindungi Pak Jokowi,” kata Mahfud saat Penyampaian Catatan Akhir Tahun Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (15/12/2022) kemarin.
Dilansir dari ANTARA, Mahfud pun membantah bila pengesahan KUHP itu untuk menangkap orang yang menghina Presiden Jokowi.
“Kok dituduh untuk melindungi pak Jokowi, untuk menangkap orang orang yang kritis. Ini untuk melindungi anda yang mau jadi presiden di Pemilu mendatang. Supaya anda tidak dihina-hina dan negara aman,” ucap Mahfud MD.
Menurutnya, Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan orang yang mengkritisi dan menghina kinerja nya.
“Kalau pak Jokowi bilang ke saya, kalau saya ndak perlu, orang saya tiap hari udah dihina ga gugat juga.Tapi kalau negara butuh, buat itu (RKUHP), dan itu tidak berlaku untuk saya kan,” kata Mahfud menirukan perkataan Presiden Jokowi.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan bukan untuk kepentingan pemerintah saat ini. Melainkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. (ran)
