PASJABAR

Bandung, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar forum konsultasi publik untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung tahun 2024-2026.

Pada acara ini, Pemkot Bandung menjaring aspirasi dari Forum Anak Kota Bandung, Forum RW Kota Bandung, Paguyuban Camat Kota Bandung, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dan sejumlah organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesi, dan komunitas.

“Akhir masa jabatan pada September tahun 2023 maka saya harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah,” kata Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pada acara Forum Konsultasi Publik RPD tahun 2024-2026, di Hotel Grandia, Kamis 26 Januari 2023.

Aturah itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Salah satunya akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.

Oleh karenanya, kepala daerah yang habis masa jabatannya pada September tahun 2023 diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026.

Perlu Susunan Perencanaan Yang Komperhensif

Yana mengungkapkan, rencana pembangunan Kota Bandung akan dituangkan dalam RPD. Sehingga perlu tersusun pola perencanaan yang komperhensif.

“Ini harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara lebih terukur, untuk menyempurnakan pembangunan Kota Bandung,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menerangkan, tujuan RPD yaitu terwujudnya reformasi birokrasi yang akuntabel hingga meningkatnya pertumbuhan juga pemerataan ekonomi juga meningkatnya kelayakhunian.

“Beberapa sistematika RPD di antaranya aspek kesejahteraan masyarakat, penerapan dan pencapaian standar minimal pelayanan juga soal pembangunan,” katanya.

Menurutnya, terdapat beberapa isu strategis yang perlu penguatan pada RPD. Di antaranya, peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, hingga pemerataan ekonomi.

“Isu strategis RPD seperti peningkatan kualitas dan daya saing SDM, peningkatakan tata kelola pemerintahan berbasis digital (SPBE), peningkatan pertumbuhan pemerataan perekonomian kota,” ujar Ema.

Sedangkan Perencana Madya Koordinator Jawa l, Bappenas RI, Rinela Tambunan menerangkan terdapat beberapa proyek prioritas strategi nasional di kawasan Jawa Barat, khusunya di Kota Bandung.

“Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, sistem transportasi massal juga pembangunan rumah susun perkotaan,” jelasnya.

Ia pun menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang meningkat, meskipun ketika pandemi Vovid-19 mengalami penuruan.

Menurutnya, penurunan pertumbuhan ekonomi pasti semua wilayah terdampak oleh pandemi covid-19. Namun soal kontribusi PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Kota Bandung terhadap Jawa Barat pada periode 2017-2021 cenderung stabil pada persentase 13,2 – 13,4 persen dengan persentase tertinggi pada tahun 2019 yaitu 13,45 persen.

Soal transformasi ekonomi Kota Bandung, Rinela menyampaikan, struktur perekonomian Kota Bandung tahun 2017 didominasi oleh 3 kategori lapangan usaha.

“Tiga kategori itu yaitu perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan serta transportasi dan perdagangan. Namun pada tahun 2021 sektor informasi dan komunikasi cukup tinggi,” bebernya. (*/Nis)