SUMEDANG, WWW.PASJABAR.COM -Jajaran DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Jabar mendukung DPP Apdesi Pusat dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Jajaran desa memastikan pengajuan revisi regulasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku mendukung kebijakan pemerintah.
Demikian diungkapkan Ketua DPD Apdesi Jabar Dede Kusdinar didampingi Wakil Ketua DPD Apdesi Jabar Suhenda dan Sekjen DPD Apdesi Jabar Budi Santoso, Kamis (9/2/2023).
“Bahwa DPD Apdesi Jawa Barat berkomitmen mendukung revisi UU Desa. Dalam hal ini, kami menyerahkan keputusan dalam revisi UU Desa kepada DPP Apdesi Pusat dan Pemerintah Pusat serta mengikuti mekanisme yang berlaku,” ujarnya pada Rakor Persiapan Perayaan 9 Tahun UU Desa dan Pencanagan Hari Desa Nasional berlangsung di Desa Cilengkrang Kec. Wado Kab. Sumedang.
Rakor diikuti oleh pengurus Apdesi Jabar dan jajaran Ketua DPC Apdesi Se-Jabar berjumlah 30 orang.
Usulan revisi UU Desa diantaranya terkait penambahan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun. Saat ini, para kades memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
“Kami sudah menampung masukan rekan-rekan DPC Apdesi Se-Jabar, yang intinya terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun semua menyepakatinya karena sesuai aspirasi. Soal usulan ini berhasil ditetapkan atau tidak, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI dan kami akan ikut kebijakan yang berlaku,” ungkapnya.
Terkait pelaksanaan Pemilikan Kepala Desa (Pilkades) Serentak, pihaknya sudah mendapat surat dari Kemendagri. “Sudah ada surat, Mendagri beri sinyal pelaksanaan Pilkades serentak dan menyetujuinya. Pelaksanaannya tidak melebihi 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait,” ungkapnya.
DPD Apdesi Jabar berjanji turut berkomitmen menjaga kondusifitas serta Harkamtibmas di wilayah Jawa Barat menghadapi Pemilu 2024. Pihaknya akan berkolaborasi serta bersinergi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat serta jajaran kepolisian di Jawa Barat dalam menghadapi tahun pesta demokrasi tersebut.
“Terkait tahun pemilu, kami siap menjaga kondusifitas desa se-Jabar dan terus berkoordinasi dengan kepolisian. Kami turut berterimakasih terhadap jajaran Polda Jabar khususnya Dit Intelkam Polda Jabar yang selalu bersinergi dengan DPD Apdesi Jawa Barat,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas keikutsertaan jajaran.
DPD Apdesi Jawa Barat pada Perayaan HUT UU Desa tahun 2023 di JIS Jakarta. “Kami turut menyiapkan untuk kegiatan Perayaan HUT UU Desa, rencana akan dihadiri sebanyak 80.000 perwakilan kepala desa se-Jawa Barat,” tandasnya. (Fal)
