PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengaku tidak paham, jika ada data yang tidak sinkron dan saling lempar tanggung jawab antar SKPD di lingkungan Pemkot Bandung.

“Saya tidak tahu, kenapa bisa ada saling lempar tanggung jawab di antara SKPD,” ujar Yana yang ditemui wartawan Jumat (24/02/2023).

Terlebih jika hal ini berkaitan dengan pemaparan yang harus dilakukan SKPD Pemkot Bandung ketika rapat dengan DPRD Kota Bandung. Karena, lanjut Yana, ketika rapat dengan anggota dewan, SKPD yang datang adalah yang berkaitan dengan pembahasan saat rapat.

“Kalau ada data yang tidak valid dan saling lempar tanggung jawab, saya gak ngerti ya. karena untuk mengoordinasikan materi, kitabkan otomatis menghadirkan SKPD yang bersangkutan,” terangnya.

Terkait data yang dikeluhkan anggota dewan karena tidak sinkron, Yana juga mengaku hal tersebut tidak mungkin. Pasalnya, data yang dimsukkan ke sistem dilakukan oleh dinas terkait.

“Tidak mungkin dilakukan pencatatan ulang oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Pasalnya, akan terjadi margin error jika dilakukan pencatatan ulang oleh pihak lain. Terlebih yang berkaitan dengan angka,” paparnya.

Yana mencontohkan, untuk data yang masuk ke rumah sakit, pasti akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Sehingga dinas lain tidak akan mengubah data tersebut.

Terkait kemungkinan dibuatnya big data yang bisa diakses oleh semua pihak dengan mudah, Yana mengatakan, saat ini belum terlalu mendesak.

“Kan data itu hanya dihimpun sekali, tidak akan ada double data. Jadi, untuk sekarang, big data itu masih belum perlu,” ucapnya.

Data DTKS Kota Bandung Bisa Terjadi Perbedaan

Di sisi lain, Yana mengakui untuk data Data Tepadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Bandung, yang menurutnya besar kemungkinan terjadi perbedaan. Pasalnya, pendataan dilakukan berkala. Sementara kondisi seseorang bisa saja berubah dalam waktu yang cepat.

“Misalnya, kalau satu orang didata hari ini dan dalam keadaan tidak mampu, namun bisa saja satu atau dua hari ke depan, kondisinya sudah berubah. Namun, pendataan dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama,” paparnya.

Untuk melakukan pemutakhiran data dalam kurun waktu yang cepat, Yana juga mengatakan hal itu sulit dilakuklan. Pasalnya, jika pendataan dilakukan terhadap satu RW, mungkin baru bisa benar-benar terdata semua, dalam kurun waktu tiga bulan atau lebih.

“Lamanya pendataan ini, karena tidak semua warga yang didata bisa menerima petugas pendataan dengan baik. Sehingga, ada petugas yang harus mendatangi warga beberapa kali,” tambahnya.

Ditanya kemungkinan melibatkan RT dan RW untuk pemutahiran data, Yana mengatakan, dalam proses pendataan petugasnya harus terverivikasi sehingga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Rijal Krairul mengatakan, koordinasi antar dinas di lingkungan Pemkot Bandung masih terkotak-kotak. Bahkan staf di lingkugan SKPD yang tidak bisa menjawab pertanyaan dewan, dengan alasan itu bukan kewenangan mereka.

“Seharusnya, mereka jangan berkata demikian. Semestinya sebelum menjawab, mereka mencari data dan menampung pertanyaan kami, untuk selanjutnya menindaklanjuti,” katanya. (Put)