PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Program Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum, Harmono pada Rabu (24/5/2023).

Acara yang berlangsung di Aula Mandalasaba dr. Djoenjoenan Lantai V Gedung Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatra No. 41 Kota Bandung ini diketuai oleh Rektor Unpas Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU.

Adapun disertasi yang disidangkan pada promosi Doktor Ilmu Hukum ini berjudul Politik Hukum Pembentukan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Undang-Undang Desa Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Harmono mengatakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan politik hukum pemerintah dalam rangka merumuskan konsep pemikiran yang dapat diberikan terhadap BUMDes agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

“Selain itu untuk menganalisis dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan BUMDes dalam merumuskan konsep/ strategi agar BUMDes mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa,” katanya.

Ia menjelaskan BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi orang desa dalam banyak hal yaitu menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. BUMDes juga menjadi arena bagi orang desa untuk membangun tradisi berdesa yang inklusif. BUMDes dan modal sosial mempunyai hubungan timbal balik.

Disatu sisi BUMDes yang kokoh dan berkelanjutan membutuhkan modal sosial (kerjasama, solidaritas, kepercayaan) dan disisi lain BUMDes juga memupuk (revitalisasi) modal sosial. Dengan berBUMDes, orang desa tidak hanya terkungkung dalam social bonding yang berbasis kekerabatan dan keagamaan, tetapi mereka harus mengembangkannya ke jangkauan social bridging dan social linking yang lebih inklusif dan lebih luas.

“BUMDes dengan konteks politik lokal mempunyai hubungan timbal balik. BUMDes sulit berkembang dalam konteks desa yang bercirikan politik ekslusif, sebaliknya politik inklusif menopang BUMDes secara lebih baik. Ber-BUMDes artinya orang-orang desa tengah belajar membangun politik inklusif, yang pararel dengan membangun modal sosial, demokrasi, dan tradisi berdesa,” ujarnya.

Harmono menyampaikan kehadiran pemerintah sangat penting tetapi tidak cukup, bahkan bisa juga keliru. Salah satu pembelajaran penting dan tantangannya adalah bagaimana melakukan transformasi BUMDes dari “Proyek pemerintah “ menjadi “milik desa”. Konsep milik desa itu mengandung modal sosial, demokrasi, teknorasi, dan tradisi berdesa yang lekat di dalam sistem desa maupun masyarakat. Segelintir BUMDes proyek pemerintah yang sukses karena lancarnya transformasi menuju “milik desa” itu.

Hasil Penelitian

Menurutnya, demi tercapainya tujuan ber-BUMDes tersebut, perlu diterapkan politik hukum yang lebih jelas. Perbincangan politik hukum mulai timbul pada saat hukum suatu unsur dalam subsistem masyarakat tidak dapat berjalan murmi dan netral, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaannya.

“Dengan perkataan lain, politik hukum muncul sebagai suatu disiplin ilmu kukum alternatif ditengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum, yang dalam hal ini ialah politik,” kata Harmono.

Politik hukum pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan dan pemberdayaan BUMDes dengan segala regulasi dan kemudahan yang diberikan ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahkan kalau diukur secara financial dalam rentang waktu 2005 sampai tahun 2020 negara telah mengalami kerugian yang cukup besar. Sebab dari jumlah uang yang digelontorkan sebagai modal kerja BUMDes tidak kurang dari Rp4,2 triliun, sedangkan penghasilan asli desa (PADes) yang didapat hanya berkisar Rp.1,1 triliun saja.

“Beberapa penyebabnya antara lain dan yang paling domiman adalah rendahnya kapasitas masyarakat desa dan terutama adalah kepala desa beserta perangkatanya dalam memahami maksud dan tujuan pembentukan BUMDes. Disamping itu juga tidak adanya pengawasan dari pemerintah semenjak saat proses pembentukan sampai beroperasinya BUMDes,” jelasnya.

Berdasarkan hasil sidang terbuka Harmono dinyatakan lulus. Harmono mendapatkan IPK akhir 3.78 dengan yudisium sangat memuaskan.

Kesan Harmono Selama Kuliah di Pascasarjana Universitas Pasundan

Harmono merasa sangat luar biasa bisa menyelesaikan pendidikan S3-nya di Pascasarjana Universitas Pasundan. Dalam menyelesaikan studinya, dirinya banyak dibantu oleh para pembimbing.

“Dosennya ramah, telaten dalam membimbing, sangat membantu sekali. Saya disamping kuliah banyak kegiatan lain dan sangat dibantu sekali oleh para pembimbing,” akunya.

Ia berharap Unpas terus maju ke depannya dan bisa menjalin lebih banyak lagi kolaborasi dengan perguruan tinggi lain serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. (ran)