PASJABAR

Bandung, WWW.PASJABAR.COM – Peran perempuan dalam tataran politik menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Bahkan, kehadirannya diatur dalam undang-undang. Sebanyak 30 persen keterwakilan perempuan pada urusan politik tingkat pusat dan pencalonan legislatif harus tersedia di setiap tingkatkannya.

Menanggapi hal tersebut, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, di Kota Bandung terjadi lompatan yang luar biasa. Dulu hanya ada dua kursi di DPRD Kota Bandung yang diisi perempuan.

“Kalau sekarang sudah 18 persen atau 9 perempuan. Tapi ini masih ada kekurangan 12 persen,” ujar Ema pada acara Pendidikan Politik Bagi Perempuan, Jumat 18 Agustus 2023.

Menurutnya, pada perhelatan pemilu tahun depan, berpeluang besar akan terjadi peningkatan jumlah perempuan yang bisa mengisi kursi anggota dewan. Sebab, dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), jumlah warga perempuan yang memiliki hak pilih ada 50,53 persen.

“Selisihnya memang sedikit, tapi tetap lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Mudah-mudahan dengan peluang tersebut, jumlah kursi untuk kaum perempuan yang akan dipilih oleh para pemilih di Kota Bandung ini akan sangat prospektif,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, Bambang Sukardi menjelaskan, dengan diadakannya Pendidikan Politik Bagi Perempuan yang diikuti lebih dari 250 orang ini bisa meningkatkan pemahaman peran perempuan dalam politik.

“Tujuannya juga untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tentang kepemimpinan. Serta meningkatkan kesadaran kritis peserta terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang ada di Kota Bandung,” papar Bambang.

Sebab menurutnya, perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki tanpa diskriminatif dalam hak-hak politik. Ini merupakan salah satu jalan bagi perbaikan nasib perempuan dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan.

“Ini bukan tujuan akhir, tetapi merupakan pintu masuk dari perjuangan demi jutaan nasib perempuan,” ucapnya.

Selaras dengan Bambang, Ketua DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bandung, Rieke Suryaningsih mengatakan, keterwakilan dan partisipasi politik perempuan adalah fondasi penting dalam masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

“Jumlah perempuan dalam legislatif terus memperlihatkan laju kuantitas yang semakin baik. Dari total 575 anggota DPR RI periode tahun 2019-2024, sebanyak 20,52 persen atau sebanyak 118 orang adalah kursi yang ditempati oleh perempuan,” jelas Rieke.

Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan dua periode pemilu sebelumnya yang tidak lebih dari 18 persen dari total kursi.

Meski begitu, bagi Rieke, masih banyak kebijakan yang jauh dari perspektif perempuan. Seperti rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang belum kunjung disahkan atau peraturan turunan undang-undang pencegahan kekerasan seksual.

“Seorang profesor bidang bisnis dan kepemimpinan dari Universitas Amerika Serikat juga menyebutkan, pentingnya keterwakilan perempuan dalam sebuah organisasi. Ketika jumlah perempuan dalam sebuah organisasi kurang dari 15 persen, ada kecenderungan mereka akan menghindari penanganan isu gender,” akunya.

Inilah yang melatarbelakangi Wiwi Hartanti, maju menjadi Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) perempuan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurutnya, urgensi kehadiran perempuan dalam kursi legislatif adalah untuk melakukan harmonisasi.

“Dunia politik itu seperti hutan belantara yang luas dan mengharuskan kita untuk cepat belajar dengan cepat sehingga semua peran sebagai muslimah tidak terabaikan,” kata Wiwi.

“Dengan keterlibatan perempuan bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Diharapkan kehadiran kita bisa menuntaskan permasalahan tersebut di Kota Bandung,” imbuhnya.

Ia memaparkan, beberapa permasalahan yang masih menjadi PR di bangsa ini antara lain, angka ibu meninggal karena melahirkan, angka stunting, KDRT, dan human trafficking masih tinggi.

Sehingga, melalui Pendidikan Politik Bagi Perempuan, diharapkan para perempuan yang masuk dalam dunia politik mampu meningkat kualitasnya.

“Pertama kali yang merasakan manfaatnya adalah keluarganya. Bagaimanapun keterlibatan kita di dunia politik adalah untuk mengokohkan peran keluarga karena keluarga adalah benteng. Ketika kualitas keluarga kokoh, maka kita mampu mengatasi semua permasalahan di bangsa ini,” tuturnya.

Selain itu, Mutiara Nur Afni, anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyebutkan, peran perempuan dalam politik di Kota Bandung sangat penting untuk menyeimbangkan pola pikir laki-laki yang cenderung logis.

“Perempuan memiliki empati yang tinggi untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat di Kota Bandung. Maka dari itu masih perlu ditingkatkan kursi untuk perempuan di DPRD Kota Bandung,” kata perempuan berusia 21 tahun itu.

Dengan mengikuti kegiatan ini, ia berharap, di pemilu nanti para perempuan bisa memaksimalkan potensi mereka dan berhasil mengisi kuota di kursi legislatif.

Sementara itu, Asih Supartini perwakilan dari Partai Perindo menyatakan, saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30 persen. Oleh karena itu, pentingnya peningkatan partisipasi perempuan agar pengambilan keputusan politik bisa lebih akomodatif dan substansial.

“Ini bisa digagas melalui sebuah rancangan peraturan tentang grand design peningkatan keterwakilan perempuan. Pemerintah juga perlu  mengadakan pendidikan politik mulai dari usia 17 tahun. Sehingga, mereka dapat berpartisipasi secara aktif seperti menjadi calon legislatif maupun menjadi pemilih yang cermat,” kata Asih. (*/Nis)