PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ditetapkan pada tanggal 25 September. Hari ini kota Bandung telah berusia 213 tahun. Upacara peringatan Hari Jadi Kota Bandung ke-213 digelar di Plaza Balai Kota Bandung, Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah, Perusahaan Swasta dan di setiap Kecamatan dengan pakaian adat Sunda.

Sejarah Kota Bandung

Dilansir dari bandung.go.id pada Senin (25/9/2023), sejak tahun 1998, Pemerintah Kota Bandung menetapkan tanggal 25 September sebagai “hari jadi Kota Bandung”. Sebelumnya terdapat beberapa pandangan yang mengidentikkan hari jadi Kota Bandung dengan pembentukan gemeente bandung yaitu tanggal 1 April 1906, sehingga beberapa waktu lamanya tanggal tersebut diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung.

Menyadari pentingnya pelurusan sejarah, sejak tahun 1997 pemerintah Kota Bandung berusaha untuk menetapkan hari jadi Kota Bandung yang benar berdasarkan pembuktian atau fakta sejarah.

Usaha itu dilakukan melalui seminar pada tanggal 10 Maret 1997, sarasehan pada tanggal 22 Januari 1998. Selain itu juga dibentuk tim untuk meneliti hari jadi Kota Bandung yang dapat dipertanggungjawabkan. Tim inti terdiri atas sejumlah sejarawan dari fakultas sastra Universitas Padjadjaran dan beberapa pakar bidang lainnya. Penelitian itu menghasilkan tanggal 25 september 1810 adalah “Hari Jadi Kota Bandung”.

Proses Berdirinya Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 masehi, dengan Bupati pertama yang bernama Tumenggung Wirangunangun.

Ia memerintah Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (saat ini dikenal Dayeuhkolot), kira-kira 11 kilometer ke arah selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6 yaitu R.A. Wiranatakusumah II (periode 1794-1829) yang dijuluki “dalem kaum”. Kekuasaan di nusantara beralih dari kompeni kepada pemerintah Hindia Belanda, dengan Gubernur Jenderal pertama yang bernama Herman Willem Daendels. Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di pulau jawa, Daendels membangun jalan raya pos (groote poshweg) dari  anyer  di ujung  jawa  barat  ke  panarukan di ujung  jawa  timur  (± 1000 kilometer). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.

Jalan Pos Mulai Dibangun Pertengahan Tahun 1808

Di daerah Bandung khususnya dan daerah priangan umumnya, jalan raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di Kota Bandung sekarang, jalan raya itu bernama jalan jendral sudirman – jalan asia afrika – jalan a. Yani, berlanjut ke sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah cikapundung dan andawadak (saat ini dikenal tanjungsari) mendekati jalan raya pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung. Bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat sungai cikapundung, tepi selatan jalan raya pos yang sedang dibangun (yang menjadi pusat kota bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, krapyak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (saat ini dikenal cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke kampung bogor (saat ini dikenal kebon kawung, pada lahan gedung pakuan sekarang).

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama kota bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu dipimpin langsung oleh Bupati. Dengan kata lain Bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri kota ini.

Kota bandung diresmikan sebagai ibukota baru kabupaten bandung dengan besluit tanggal 25 september 1810. Hal ini berarti, selama belum ditemukan sumber lain yang menunjukan fakta lebih akurat, maka tanggal 25 september 1810 dapat dipertanggung jawabkan validitasnya sebagai “hari jadi kota bandung”.

Hari jadi kota bandung itu telah disahkan melalui peraturan daerah nomor 35 tahun 1998. Dengan demikian, tanggal 1 april yang beberapa tahun lamanya biasa diperingati sebagai hari ulang tahun kota bandung bukan lagi hari jadi kota bandung, karena tanggal 1 april 1906  merupakan tanggal pembentukan gemeente bandung.

Pemerintah Kota Bandung

Sejak Kota Bandung berdiri hingga pertengahan tahun 1864, hanya berfungsi sebagai ibukota kabupaten yang sepenuhnya diperintah bupati R.A. Wiranatakusumah II dilanjutkan Bupati R.A. Wiranatakusumah III (periode 1829-1846) dan Bupati R.A. Wiranatakusumah IV (periode 1846-1874).

Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranata Kusumah IV, tepatnya sejak tanggal 7 Agustus 1864, Kota Bandung berfungsi sebagai ibukota keresidenan priangan, menggantikan Kota Cianjur yang rusak berat akibat meletusnya gunung gede. Dengan demikian, sejak itu kota bandung terjadi dualisme pemerintahan, yakni pemerintahan kabupaten (pemerintahan tradisional) dan pemerintahan keresidenan (pemerintahan kolonial). Hal ini berlangsung sampai dengan Kota Bandung menjadi kota berpemerintahan otonom yang disebut gemeente (sejak 1 april 1906).

Gemeente Bandung dibentuk pada waktu Kabupaten Bandung diperintah Bupati ke-10 yaitu R.A.A. martanegara menggantikan Bupati R.A. Kusumadilaga. Dengan berdirinya pemerintahan gemeente, maka di Kota Bandung berlangsung tiga bentuk pemerintahan yaitu kabupaten, keresidenan, dan gemeente. Dalam hal ini, pemerintahan gemeente sebagai pemerintahan kota yang bersifat otonom, lebih dominan daripada kedua pemerintahan lainnya. Pengelolaan kota sepenuhnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah gemeente. Namun dalam praktiknya, Bupati tetap turut berperan dalam kapasitas sebagai anggota dewan kota (gemeente road).

Sejak tanggal 1 oktober 1926, sebutan gemeente diubah menjadi stadsgemeente, yang berlangsung hingga akhir pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang (periode Maret 1942 – 14 Agustus 1945), pemerintah Kota Bandung disebut Bandung Shi. (*/ran)