BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Kota Bandung memiliki program untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Diantaranya program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, hingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengajar.
“Pemerintah punya kewajiban memberikan kesempatan pendidikan yang layak. Anak didik kita tidak boleh tidak mendapatkan akses pendidikan,” kata Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, Selasa (2/1/2024).
Bambang menilai, peningkatan kualitas SDM Pengajar menjadi hal krusial untuk menghadirkan kualitas pendidikan yang optimal.
Maka dari itu, Pemkot Bandung memberikan perhatian khusus dari aspek anggaran maupun sumber daya manusia. Yakni dengan menyediakan formasi untuk tenaga pendidikan setiap tahunnya baik sebagai regenerasi maupun pengembangan pelayanan.
Bambang berharap, para guru bekerja maksimal untuk mencerdaskan anak didik dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama dan sosial.
“Peningkatan SDM Pengajar tujuannya agar anak didik berkualitas. Kita sudah menyiapkan bagaimana anak didik kita harus diberikan akses pendidikan dengan peningkatan kualitas guru, modul-modul,” ujarnya.
Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi perhatian Pemkot Bandung.
“Updating dan inventarisasi data sekolah rusak terus kita lakukan. Namun manakala ada keterbatasan anggaran kita bisa kolaborasikan dengan berbagai pihak,” kata dia.
Satgas Anti Peruntungan di Sekolah
Bambang juga mengapresiasi telah dibentuknya Satgas anti perundungan di seluruh sekolah di Kota Bandung. Menurutnya, kehadiran satgas sangat penting untuk meredam potensi perundungan, tawuran antar pelajar serta berperan sebagai orang tua dan menjadikan sekolah menjadi rumah kedua bagi peserta didik yang menanamkan nilai-nilai kebajikan dan budi pekerti yang baik.
“Saya apresiasi bahwa sudah ada satgas anti perundungan Ini perlu disebarluaskan bahwa di seluruh sekolah telah dibentuk satgas anti perundungan,” katanya.
“Bagaimana satgas berperan saat terjadi peristiwa perundungan dan bekerja efektif, pencegahan juga sangat penting. Optimalkan peran satgas termasuk terkait parenting,” imbuhnya.
Ia berharap, dengan anggaran sebesar Rp1,8 triliun atau lebih dari 20 persen dari proporsi APBD bagi Dinas Pendidikan dapat menghadirkan kinerja yang maksimal.
“Anggaran Rp1,8 triliun harus bisa maksimal menghadirkan ekspektasi masyarakat. Mumpung kita ditahun baru, kita punya rencana kerja yang terukur,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Hikmat Ginanjar menyebut penyelenggaraan pendidikan terutama pengadaan sarana dan prasarana kota Bandung jauh lebih baik. Termasuk pemberian penghargaan bagi guru non PNS melalui honorarium peningkatan mutu mendekati UMR.
“Kemudian hadirnya RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) yang prinsipnya bahwa tidak boleh ada warga kota Bandung yang tidak bersekolah,” kata dia.
Disdik juga terus mendorong sekolah untuk memberikan pendidikan khusus terutama parenting di sekolah. Sekolah terus berkomunikasi dengan orang tua untuk memecahkan masalah bersama dalam rangka mewujudkan pendidikan karakter bagi peserta didik.
“Bahkan satgas anti perundungan telah dibentuk di semua sekolah dan ini menjadi percontohan dari Kemendikbud Alhamdulillah responnya cukup baik,” ujarnya. (*/ran)
