PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mendesak Pemerintah Provinsi Jabar untuk menambah jumlah SMA negeri di Kota Bandung.

“Karena SMA merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Jadi kami meminta provinsi untuk pengadaan ruang kelas baru,” ujar Tedy.

Menurutnya, melihat luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Bandung, idealnya, di tiap kecamatan terdapat satu SMA negeri.

Saat ini, di Kota Bandung baru ada 27 SMA Negeri dan itu pun tidak menyebar merata di tiap kecamatan. “Di tengah kota, ada beberapa SMA di satu kecamatan. Di wilayah lain malah belum ada sekolah sama sekali, ” tuturnya.

Berdasarkan data BPS, ada 12 kecamatan yang masih belum memiliki SMA negeri. Di antaranya adalah Panyileukan, Cinambo, Mandalajati, Astanaanyar, Bandung Kulon, Bandung Kidul, Bojolongloa Kidul, Batununggal, Arcamanik, Cibeunying Kaler, Cidadap dan Sukajadi.

Di sisi lain, lanjut Tedy, pihak nya mendapatkan informasi bahwa pemerintah provinsi akan secara bertahap memenuhi kebutuhan pengadaan SMA.

“Datanya ada 128 kecamatan yang belum memiliki SMA negeri di Jawa Barat,” ungkap Tedy.

Namun, Tedy mengaku ragu dengan data tersebut, apakah Kota Bandung juga termasuk di dalamnya. “Saya minta lihat secara objektif, karena di Kota Bandung saja masih ada beberapa kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri dan data yang ada cukup banyak,” ujarnya.

Untuk itu, kata Tedy, DPRD Kota Bandung mengusulkan ke pihak Disdik Jabar untuk bisa juga memperhatikan Kota Bandung. Mengingat jumlah Kota Bandung pun cukup banyak mencapai 2,5 juta.

“Meski urusan kita SMP, tapi ke DPRD Kota Bandung banyak keluhan masyarakat yang masuk salah satunya saat reses, bahwa jumlah SMA negeri itu sangat terbatas,” ungkapnya.

Jumlah SMP Negeri dan SMA Negeri Jomplang

Tedy mengatakan, jumlah SMP negeri dan SMA negeri di Kota Bandung terlalu jomplang. Untuk SMP negeri sudah ada 75 meski sebagian masih berafiliasi atau numpang di SD atau SMP lain. (put)

“Walau pun rata-rata yang SMP ini afiliasi, contoh kemarin kita baru membereskan untuk SMP 65 dan 66. Tahun ini juga ada beberapa SMP yang dibangun,” tuturnya

Tentunya, kata Tedy, Kota Bandung memerlukan penambahan SMA negeri. Terlebih SMA Negeri 27 dibangun tahun 2006, dan sampai sekarang belum ada pembangunan SMA negeri baru.

“Ditengah kondisi ekonomi yang belum membaik dan jumlah RMP (rawan melanjutkan pendidikan) cukup besar maka Kota Bandung masih membutuhkan penambahan SMA negeri. Terlebih lagi SMA 27 terakhir dibangun 2006, jadi di Kota Bandung sampai sekarang belum ada penambahan. Kalau kita usulkan kan wajar sudah 17 tahun,” terangnya.

SMA Kewenangan Pemprov Jabar

Dikatakannya, usulan bisa dilakukan oleh Pemkot Bandung. Namun untuk pembangunan dan alokasi anggaran dari Pemprov Jabar. Karena sekolah tingkat atas merupakan kewenangan Pemprov Jabar.

Secara tidak langsung, kata Tedy, dampak dari keterbatasan jumlah SMA negeri di satu wilayah ini juga bisa menyebabkan warga tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Mengingat bersekolah di sekolah swasta harus mengeluarkan biaya.

“Sekolah swasta memang ada banyak di Kota Bandung, namun itu untuk masyarakat yang ekonominya memadai atau kelompok menengah ke atas. Karena untuk penahanan ijazah saja banyak dikeluhkan di Kota Bandung dan itu terjadi di sekolah swasta,” ungkapnya.

Menurutnya, masalah ketersediaan lahan kerap menjadi kendala dalam pembangunan sekolah. Minimal diperlukan 2.000 meter persegi untuk membangun sekolah.

“Memang diakui lahan enggak sederhana, tapi kalau diusahakan. Seperti pembangunan SMP, kita cari dan usahakan ada lahannya,” terangnya. (put)