PASJABAR

WWW.PASJABAR.COM — Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bongkar nilai investasi Stalink di Indonesia.

Bahlil mengatakan Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang.

“Starlink ini investasi menurut data OSS Rp30 miliar, tenaga kerjanya 3 orang yang terdaftar,” ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Ia menolak untuk berkomentar lebih jauh mengenai investasi Starlink di Indonesia dengan dalih tak mau menimbulkan multiinterpretasi. Pasalnya kata Bahlil, Kementerian Investasi/BKPM tidak pernah membahas langsung investasi Space X di tanah air.

Bahlil menyebut masalah tersebut diurus melalui kementerian teknis terkait.

“Menyangkut Starlink (milik) Elon Musk, saya boleh jujur di ruangan ini, saya tidak handle langsung ini (investasi) Starlink. Saya tidak pernah, tim saya juga tidak pernah, untuk melakukan pembahasan teknis terkait Starlink,” kata Bahlil

Sementara itu anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus mencecar Bahlil soal kementerian mana yang sebenarnya bermain dalam mulusnya investasi Starlink tersebut.

Deddy menegaskan apakah yang mengurus masuknya Starlink ke Indonesia adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kementerian ini dipimpin oleh salah satu orang terdekat Presiden Joko Widodo, yakni Budi Arie Setiadi.

“Mungkin ada hubungannya (dengan Kominfo) karena menyangkut dengan satelit. Kami hanya bagian pendaftaran nomor induk berusaha (NIB), izin dasar saja, itu keluar tanpa harus ketemu tim pun lewat OSS sudah bisa,” kelit Bahlil.

“Jadi, kajiannya mungkin lewat kementerian teknis, karena oleh tim saya menyampaikan juga tidak pernah membahas hal ini (investasi Space X terkait Starlink) secara teknis,” tambahnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino juga ikut mengkritik karpet merah yang digelar pemerintah kepada Space X. Ia mempertanyakan keberadaan Network Operation Center (NOC) Starlink di Indonesia.

Bahkan, Harris menyebut layanan internet Starlink milik Elon Musk juga belum melewati uji layak operasi (ULO).

Bahlil juga dikritik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam raker tersebut. Politikus PKS Amin AK mempertanyakan mengapa malah Starlink yang mendapat izin di Indonesia.

Amin menyebut sedari awal Indonesia mengejar investasi Elon Musk dalam bentuk ekosistem kendaraan listrik. Pasalnya, Musk punya perusahaan mobil listrik bernama Tesla.

“Bukannya berinvestasi dengan mobil listrik Tesla-nya itu, Elon Musk malah datang ke sini bawa Starlink, yang kita tahu sudah dikritisi di beberapa rapat kementerian,” kritik Amin.