PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Komisi III DPRD Jawa Barat menekankan perlunya pemerintah untuk menangkap bandar judi daring dan konvensional sebagai upaya lebih efektif daripada sekadar memblokir situs judi online.

Dikutip dari Antara News, Jumat (12/7/2024), Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan, menyarankan agar penangkapan bandar judi ini dilakukan untuk memberantas praktik judi secara menyeluruh.

Menurut Hasim Adnan, pemblokiran situs judi online dianggap kurang efektif karena mudah direplikasi dan dibuat ulang. Oleh karena itu, penangkapan bandar judi dianggap sebagai langkah utama yang sangat penting dalam memerangi judi.

Selain itu, Hasim Adnan juga menyoroti pentingnya pendekatan pencegahan dengan memberikan peringatan kepada masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Dia menambahkan bahwa judi daring dan konvensional sering kali dipicu oleh dorongan untuk mencari kekayaan dengan cepat, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengubah pandangan atau pola pikir tersebut.

“Orang yang melakukan judi online itu kan ingin kaya mendadak, nah ini kan soal perspektif. Jadi harus juga ada upaya perubahan perspektif atau mindset,” ujarnya.

Di samping itu, Hasim Adnan mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Daerah Jabar dalam memberantas judi online dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jabar yang melarang praktik judi tersebut.

Langkah ini dinilai efektif karena mencakup sanksi dan penanganan kasus yang diberikan kepada aparat penegak hukum, serta melarang praktik judi bagi seluruh ASN dan pegawai BUMD di Jawa Barat.

Dia menekankan perlunya upaya bersama dalam memberantas judi online dan konvensional yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah.

“Pemberantasan judi online dan konvensional ini harus secara menyeluruh, dan melibatkan seluruh pihak tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah,” katanya.

Jawa Barat sendiri dikenal sebagai pusat utama praktik judi online di Indonesia, dengan transaksi mencapai Rp3,8 triliun. (han)