PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASAJABAR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat tersebut, persetujuan atas Raperda ini ditandatangani oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Setelah melalui proses yang panjang, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 akhirnya rampung dan resmi menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Namun, meski telah disahkan, Badan Anggaran dan fraksi-fraksi di DPRD Jawa Barat menyampaikan sejumlah catatan penting kepada lembaga eksekutif untuk pelaksanaan anggaran ke depannya.

Salah satu perhatian utama adalah belum tercapainya target pendapatan daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp35,62 triliun, namun hingga Desember 2023 hanya terealisasi Rp34,77 triliun.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menyatakan bahwa sejumlah catatan telah disusun terkait P2APBD 2023, meliputi pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan.

Menurutnya, penurunan volume anggaran ini berdampak pada pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

“Kami berharap ada langkah konkret yang dapat diambil agar target pendapatan APBD Jawa Barat tidak terus menurun, terlebih pada tahun 2025 mendatang saat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah akan diimplementasikan dalam APBD,” ujar Daddy Rohanady.

Daddy juga menyoroti dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang diperkirakan akan mengurangi pendapatan Jawa Barat sekitar Rp6 triliun.

Perubahan porsi anggaran dari sebelumnya 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota, menjadi 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten/kota akan mengakibatkan banyak program yang tidak dapat dibiayai.

Maka dari itu, masalah tersebut juga, lanjut Daddy, harus segera dicarikan formulasinya untuk segera ditangani, terutamanya untuk rezim pemerintahan Jabar yang baru.

“Harus kita coba selesaikan. Ini jadi catatan untuk siapapun gubernur berikutnya. DPRD selanjutnya, pungkasnya. (rif)