Oleh: Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Bandung, (PR). Mencermati situasi sosial politik kekinian yang kian menjauh dari nilai-nilai kesejatian bangsa serta kondisi masyarakat yang centang perenang, mempersyaratkan keharusan dilakukannya revitalisasi kebudayaan. Di dalamnya termasuk mengoreksi etika dan moralitas yang ditunjukkan elite politik, pemerintah, serta kalangan pengusaha kakap.
Itulah pernyataan tertulis Pengurus Besar Paguyuban Pasundan yang disampaikan Ketua Umum-nya M Didi Turmudzi di Sekretariat Paguyuban Pasundan Jalan Sumatra, Selasa (1/8/2017).
”Situasi kebudayaan nasional kita ditandai semakin tercerabutnya nilai-nilai etika dan moralitas yang bersumber dari kearifan bangsa serta nenek moyang dalam Pancasila. Telah terjadi kontradiksi yang masif dan meluas antara asumsi dan atau konsepsi moral budaya Pancasila dengan kenyataan keseharian. Akibatnya, kemunafikan dan sikap hipokrit seolah menjadi kelaziman,” ujar Didi.
Hal itu juga berdampak pada lemahnya kreativitas bangsa dalam mencari solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi. “Etos kerja rendah akibat budaya instan yang kian menggejala. Terjadi kecenderungan neofeodalisme di tengah pernyataan bahwa kita adalah negara demokratis. Yang paling memprihatinkan adalah gejala telah sirnanya budaya malu dari para elit penguasa di semua level,” katanya.
Masalah berbangsa
Ia menguraikan, beberapa masalah menyangkut pudarnya etika dan moralitas para elite politik, pejabat pemerintah, dan sebagian kelompok pengusaha. “Elite politik hanya mengatasnamakan rakyat di saat pemilu. Pada setiap momentum menyuarakan aspirasi malah bertolak belakang dengan ekspektasi publik. Banyak pejabat abai pada fungsi pelayanan dan pengusaha hanya berorientasi pada prinsip ekonomi tanpa mau mengedepankan nilai humanisme dalam berusaha,” ucapnya.
Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat negara semakin parah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. “Perbaikan sistem masyarakat sampai sistem kenegaraan kian sulit karena tanpa disadari perilaku KKN di elite bertransformasi pada perilaku di warga,” katanya.
Aspek penegakan hukum dan pendidikan yang sangat mendasar pun, belum terjamah upaya perbaikan sampai ke akar. Penegakan hukum masih setengah hati dan senantiasa mendahulukan penyelesaian politik yang kompromis serta transaksional. Ketimpangan ekonomi di masyarakat kian nyata yang berdampak pada rendahnya mutu sosial bagi masyarakat.
”Sebagai lembaga yang berkiprah dalam pendidikan, kami prihatin karena pendidikan kita tidak dapat mencerahkan kehidupan bangsa dan negara,” ucap Didi.
Mencermati situasi itu, maka revitalisasi budaya dan kebudayaan menjadi sangat vital dan mendesak. Menjadikan Pancasila sebagai fondasi filosofis yang digali dari budaya dan kearifan bangsa, lalu diwujudkan nyata. Bukan saatnya sekadar jargon atau demi mendesakkan kekuasaan pada pihak lain.
”Perlu para birokrat yang berkompetensi untuk menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik. Ini letak urgensi penggalian karakter dari para negarawan pendiri bangsa untuk menginspirasi para pemimpin saat ini,” katanya. (han)
