Oleh: Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan, Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – (BANDUNG, (PR).) Paguyuban Pasundan (PP), sebagai ormas kesundaan terbesar, dan ormas-ormas kesundaan lain di Jawa Barat, diharapkan kembali kepada habitat kultural dan edukatif, yang menjadi dasar pijakan sejak awal pendirian.
Dengan mengembalikan komitmen kuat pada bidang pendidikan dan budaya, ormas-ormas kesundaan akan saling bersaing secara positif dalam mencetak kader Ki Sunda yang punya kapasitas dan kapabilitas. Komitmen itu pula yang akan menghindarkan ormas kesundaan dari manuver politik, yang berdimensi jangka pendek dan sarat kepentingan kelompok atau individu.
Pengamat kesundaan Dindin S. Maolani dan Memet H. Hamdan mengungkapkan demikian, pada kesempatan berbeda di Bandung, Kamis (15/12). Keduanya menanggapi kontroversi yang mencuat pascapernyataan kekecewaan Paguyuban Pasundan atas reshuffle kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Dindin, di awal pendiriannya, PP berupaya memperjuangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nonoman Sunda dengan basis di bidang pendidikan berorientasi kesundaan. “Bagaimana mencetak kader Ki Sunda ke depan agar mampu bersaing dalam konteks nasional bahkan global, dan menjadi penarik gerbong kemajuan Ki Sunda secara umum.”
Semakin kentara
Ia mengaku kecewa dengan kecenderungan yang muncul belakangan dengan hadirnya manuver politik yang semakin kentara. “Saya pantas kecewa, walaupun tidak masuk dalam struktur organisasi PP. Tapi, saya sebagai orang Sunda merasa ikut memiliki dan menginginkan PP benarbenar berada kembali dalam jati diri di awal keberadaannya,” kata Dindin.
Wilayah politik, menurut Dindin Maolani merupakan habitat yang sangat pluralistik dan sarat dengan bermacam kepentingan. “Orientasinya akan sangat berbeda-beda bergantung pada macam-macam kepentingan tadi. Saya kira statement kekecewaan PP atas lengser-nya beberapa figur asal Sunda dari kabinet adalah manuver yang salah kaprah. Tempatnya bukan di PP,” ujar praktisi hukum ini.
Ia berharap PP mestinya lebih menyerap aspirasi tokoh-tokoh netral. “Jadikan PP sebagai payung besar organisasi etnisitas yang menjembatani kepentingan semua pihak. Yang harus dilakukan dalam konteks demikian, pencetakan kader-kader terbaik Sunda sebanyakbanyaknya. Bukan mengganduli atau mencantol,” ujar Dindin.
Berpikir global
Di sisi lain, Memet Hamdan menyatakan, situasi dan kondisi sosial saat ini memerlukan cara berpikir yang melihat ke luar dan berdimensi ke depan (outward looking). “Yang harus disebut ketika kita bicara jabatan publik adalah soal profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas publik.”
Disebutkan, jika emosi etnisitas bisa muncul, itu merupakan hal yang lumrah. “Tapi, bukan merupakan segalanya. Apalagi bila sentimen emosi kesukuan itu secara sporadis dimunculkan sebatas sebuah dalih. Rasanya kita harus mengkaji lagi,” katanya. Untuk itu, Memet menyatakan, solidaritas etnis harus ditempatkan sebagai kekuatan untuk mempersiapkan kader lokal agar berbicara di tingkat nasional, bahkan global. “Salah satu di antaranya komitmen pada pendidikan sehingga lebih pernuansa kualitatif.”
Sebelumnya, Sekjen PP Didi Turmudzi menepis persepsi PP terjebak pada pragmatisme atau etnosentrisme. Apa yang selama ini dilakukan PP dengan mengakomodasi para tokoh asal Jabar (Sunda) yang pernah manggung dalam pentas nasional, semata untuk membangun kembali kecintaan terhadap daerahnya.
“Alasannya, bisa saja di saat mereka manggung ada rasa enggan atau takut. Pada momen reshuffle kemarin, di saat mereka terpuruk, kita memberi motivasi dan kembali ke ‘habitat’ kesundaannya,” kata Didi. (han)
