PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pilkada, konstelasi politik, termasuk di Jawa Barat, berubah signifikan.

Direktur Eksekutif Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC), Indra Purnama, menjelaskan bahwa putusan MK ini membawa perubahan penting, terutama dalam pencalonan di tingkat provinsi.

Awalnya, pencalonan membutuhkan 25 persen suara sah, namun kini cukup dengan 6,5 persen suara sah dari Pileg, sehingga partai non-parlemen bisa ikut berpartisipasi dengan minimal suara.

“Konstelasi di provinsi akan lebih harmonis dengan adanya keselarasan antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sebelumnya, di Jabar, koalisi mengacu pada partai besar di tingkat pusat. Namun, dengan putusan MK, partai seperti Demokrat bisa mencalonkan sendiri, bahkan berkoalisi dengan partai lainnya,” ujar Indra dalam diskusi publik di Bandung, Senin (26/8/2024).

Indra menambahkan bahwa keputusan MK ini sangat mempengaruhi dinamika politik di Jawa Barat.

Partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, PDIP, dan PKS, yang memiliki loyalitas kuat, kini memiliki peran penting dalam menentukan koalisi dan figur yang akan diusung pada Pilkada 2024.

“Dinamika politik di Jabar juga mengubah peta koalisi. Misalnya, PKS yang awalnya sejalan dengan KIM Plus, bisa saja berubah haluan dengan isu pasangan Syaikhu-Ilham Habibie,” jelasnya.

Ia juga mencatat bahwa dengan terpecahnya koalisi KIM Plus, partai-partai akan menghitung ulang keputusan mereka dalam waktu singkat sebelum pendaftaran.

Partai yang berpotensi menang akan menjadi pilihan koalisi.

Indra melihat bahwa peta politik di Jabar sangat bervariasi di setiap daerah. Di Pantura, misalnya, masyarakat lebih condong ke partai-partai nasionalis, sementara di Priangan Timur, ikatan dengan kelompok Islam lebih kuat.

“Sosio-kultur Priangan Timur cenderung lebih religius, sementara Pantura lebih nasionalis, sedangkan megapolitan seperti Bekasi-Depok memiliki karakteristik yang berbeda,” jelasnya.

Ia juga menyoroti figur Dedi Mulyadi yang unggul di Jabar, namun mengingatkan bahwa PKS memiliki sejarah kuat dalam berkontestasi.

Ia mencontohkan saat Ahmad Syaikhu hampir menang di Pilgub sebelumnya meski survei awal menunjukkan hasil rendah.

“Itu berkat mesin partai yang kuat. Isu yang muncul dalam Pilkada juga akan diperhitungkan. Misalnya, PKS sempat mempertimbangkan Dedi Mulyadi, tetapi isu negatif terkait keagamaan membuat PKS ragu,” pungkas Indra. (uby/rif)