BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang atau UU Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk menjadi undang-undang.
Dilansir dari Antara, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang memimpin jalannya rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menyampaikan, “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?”
Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menjelaskan bahwa dalam pembahasan RUU tersebut terdapat 34 daftar inventarisasi masalah yang dibahas. Dalam rapat kerja bersama Pemerintah dan DPD RI pada Selasa (19/11/2024).
Ia mengatakan bahwa perubahan yang disepakati meliputi penyisipan empat pasal, yaitu Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D, di antara Pasal 70 dan 71 UU DKJ.
“Hal tersebut diperlukan untuk menjamin agar perubahan kedudukan Provinsi Jakarta. Diikuti dengan perubahan nomenklatur jabatan. Seperti gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPD, dan anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jakarta hasil Pemilu 2024,” ujar Martin.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jabatan tersebut nantinya akan berubah menjadi “gubernur dan wakil gubernur DKJ, anggota DPRD DKJ, serta anggota DPD dan DPR Dapil DKJ.”
Selain itu, perubahan lain terjadi pada ketentuan mengingat angka 1 UU DKJ dengan menambahkan ayat (2) pada ketentuan Pasal 22D UU DKJ.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, “Revisi UU DKJ ini dilakukan untuk mengantisipasi konsekuensi hukum. Dari transisi perubahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta.” (han)
