BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, yang lebih akrab disapa Hensa, menyatakan bahwa program makan bergizi gratis yang diluncurkan pemerintah tampaknya merupakan bentuk kompensasi atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
“Pemerintah berupaya menahan gejolak PPN dengan program makan bergizi gratis,” ungkap Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/12/2024), dilansir dari Antara.
Menurutnya, kebijakan ini tampak dirancang untuk meredam dampak sosial dari kenaikan pajak.
Hensa juga menilai program ini sebagai strategi Prabowo Subianto untuk meniru pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto di masa lalu. Yaitu memastikan perut rakyat selalu kenyang.
“Jadi di satu sisi 12 persen itu akan berlaku di 2025, prediksinya demikian. Dan kemudian juga dibarengi dengan makan bergizi gratis,” tambahnya.
Namun, Hensa mengungkapkan bahwa sumber pembiayaan program ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat.
“Bila Tiongkok memberikan atau membiayai program makan siang bergizi gratis, nah masyarakat pasti bertanya apa yang didapat Tiongkok dari kita atau apa yang didapat China dari kita. Nah, itu masih kita tunggu jawabannya,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai anggaran dan pembiayaan program makan bergizi gratis ini.
Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa uji coba program makan bergizi gratis dengan anggaran sebesar Rp10 ribu per porsi telah dilakukan selama hampir setahun di beberapa daerah.
“Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu,” ujar Hasan. (han)
