PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Minimnya literasi digital dan kurangnya pemahaman mahasiswa tentang penggunaan teknologi secara efektif.

Terutama dalam mengakses informasi politik dan memverifikasi informasi di media sosial, menjadi isu serius yang memerlukan perhatian.

Kesenjangan dalam literasi digital ini menuntut setiap individu untuk mampu mengelola sumber daya digital secara mandiri, baik dalam pengawasan kebijakan publik maupun proyek sosial berbasis teknologi.

“Mahasiswa idealnya bisa mengembangkan keterampilan penting untuk mengenali hoaks, menjaga privasi online, dan menggunakan teknologi secara produktif dalam konteks demokrasi,” ujar dosen Telkom University, Adi Bayu Mahadian, Ph.D.

Hal tersebut disampaikan saat memaparkan materi dalam kegiatan bertajuk “Pemanfaatan Teknologi dan Media Digital untuk Mewujudkan Demokrasi yang Partisipatif dan Inklusif di Indonesia”, belum lama ini.

Dalam kegiatan tersebut, Telkom University berkolaborasi dengan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) untuk mencetak pemimpin yang peka sosial, bertanggung jawab, dan mampu mempelajari serta memanfaatkan teknologi digital sebagai alat peningkatan partisipasi dalam demokrasi.

Adi menekankan pentingnya pemberdayaan mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu menyebarkan informasi akurat berbasis fakta di masyarakat.

Hal ini, menurutnya, dapat membantu mengurangi penyebaran disinformasi yang merugikan demokrasi.

“Mahasiswa wajib memiliki kecakapan dalam mengakses informasi politik dan memverifikasi informasi di media sosial. Agar dapat mengenali hoaks serta menyebarkan informasi yang akurat,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti peran kolaborasi antara mahasiswa, lembaga masyarakat sipil, dan instansi pemerintah.

Dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang tantangan yang dihadapi masyarakat.

Kolaborasi ini, katanya, dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat lebih aktif dalam aktivitas politik dan sosial.

“Kolaborasi yang terjalin dapat memberikan wawasan yang lebih luas. Sekaligus membangun keterampilan mahasiswa untuk mengatasi masalah sosial secara inklusif dan berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang lebih baik,” tutup Adi. (fal)