WWW.PASJABAR.COM — Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama Kejaksaan Negeri Sumedang melakukan eksekusi uang pengganti korupsi. Kasus ini terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Tol Cisumdawu seksi 1 di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Sumedang.
Terpidana dalam perkara ini adalah Dadan Setiadi Megantara. Eksekusi uang pengganti mencapai Rp 139 miliar lebih. Kepala Kejati Jabar, Katarina Endang Sarwestri, mengumumkan eksekusi tersebut dalam konferensi pers.
Dadan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ia dijerat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001.
Pengadilan menjatuhkan pidana penjara 4,8 tahun dan denda Rp 200 juta. Jika denda tidak dibayar, terpidana akan menjalani hukuman kurungan empat bulan.
Pengadilan juga memerintahkan pembayaran uang pengganti Rp 139.022.245.653. Dana tersebut telah disita dan berada di Bank BTN cabang Sumedang.
“Uang yang disita dirampas untuk negara,” ujar Katarina. Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Nomor Print-45/M.2.22/Ft.1/01/2025 tanggal 9 Januari 2025.
Katarina menegaskan eksekusi ini wujud komitmen Kejaksaan memulihkan kerugian negara. Kejaksaan tidak hanya menghukum terpidana, tetapi juga memastikan keuangan negara pulih.
Kejaksaan akan memberikan masukan kepada kementerian dan ATR/BPN. Langkah ini penting untuk mencegah kebocoran keuangan negara pada pengadaan tanah di masa mendatang.
Kepala Kejari Sumedang, Adi Purnama, menyatakan bahwa uang korupsi terpidana mencapai Rp 329 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 139 miliar telah dikembalikan.
“Sisanya Rp 190 miliar harus diberikan kepada pemilik tanah yang berhak,” tegas Adi. Dana tersebut masih berada di Bank BTN.
Adi menekankan pentingnya pengembalian dana sesuai aturan perundang-undangan. Kejaksaan terus memastikan proses ini berjalan lancar.
Eksekusi ini menjadi langkah signifikan dalam penegakan hukum kasus korupsi besar di Sumedang. Upaya ini juga menegaskan komitmen penegakan hukum untuk pemulihan kerugian negara. (Arf)
