PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sentra Tahu Cibuntu, Kota Bandung, mengalami kerugian sejak terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di sejumlah pangkalan.

Para perajin terpaksa beralih menggunakan gas 12 kilogram atau bahkan kayu bakar untuk mempertahankan produksi mereka.

Kelangkaan ini terjadi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan larangan distribusi gas elpiji 3 kilogram ke pengecer.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas subsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Namun, di lapangan, ketersediaan gas di pangkalan cepat habis terjual, menyebabkan antrean panjang dan banyak pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan pasokan.

“Sejak ada aturan baru ini, gas di pangkalan cepat habis. Kami terpaksa berhenti produksi sementara atau pakai gas 12 kilogram yang harganya jauh lebih mahal,” ujar Zamaludin, salah satu perajin tahu di Cibuntu.

Sebagian perajin yang tidak mampu membeli gas 12 kilogram memilih menggunakan kayu bakar.

Meskipun lebih murah dan mudah didapat, penggunaan kayu bakar menyebabkan polusi udara karena asap tebal yang mencemari lingkungan dan mengotori dinding pabrik rumahan.

Selain itu, proses pembakaran dengan kayu bakar memakan waktu lebih lama dan meningkatkan risiko kebakaran di area produksi.

“Kalau pakai kayu bakar, proses masaknya jadi lebih lama dan asapnya tebal sekali. Ini tidak sehat untuk pekerja juga,” kata Zamaludin.

Kenaikan Biaya Produksi dan Ancaman PHK

Peralihan ke gas 12 kilogram atau kayu bakar berdampak langsung pada biaya produksi.

Harga gas 12 kilogram bisa mencapai tiga kali lipat dari gas 3 kilogram, sedangkan penggunaan kayu bakar tidak seefisien gas.

Kondisi ini membuat para perajin harus menaikkan harga jual tahu untuk menutupi biaya tambahan.

Sebagian perajin bahkan mengaku terpaksa mengurangi jumlah produksi harian dan mempertimbangkan pengurangan tenaga kerja jika kondisi ini terus berlanjut.

“Kalau terus begini, kami bisa rugi besar. Bisa-bisa karyawan juga harus dikurangi,” ungkap Zamaludin.

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengaku tengah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan distribusi gas subsidi berjalan lancar.

Pemerintah juga berencana melakukan pendataan ulang terhadap pelaku usaha kecil yang memang berhak mendapatkan gas subsidi untuk menghindari penyelewengan distribusi.

Para pelaku UMKM berharap pemerintah dapat memberikan solusi konkret untuk mengatasi kelangkaan ini.

“Kami butuh kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil, supaya produksi tetap jalan dan pelanggan tidak kecewa,” tambah Zamaludin.

Kelangkaan ini menjadi tantangan serius bagi UMKM di Sentra Tahu Cibuntu yang bergantung pada pasokan gas untuk mendukung kelangsungan usaha mereka.

Jika tidak segera ditangani, dampaknya bisa meluas hingga mengancam ketahanan ekonomi pelaku usaha kecil di Kota Bandung. (uby)