PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Sumber anggaran pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Kota Bandung kini menjadi sorotan publik.

Hal ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, secara terbuka mengungkap seluruh anggaran dan utang yang harus diselesaikan selama masa kepemimpinannya ke depan.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, telah menyerahkan sepenuhnya kebijakan pelunasan utang tersebut kepada Dedi Mulyadi.

Dalam potongan video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memiliki utang sebesar Rp3,4 triliun kepada pemerintah pusat.

Utang tersebut berasal dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan saat pandemi COVID-19.

Dari total utang tersebut, sekitar Rp207 miliar digunakan khusus untuk pembangunan Masjid Raya Al Jabbar.

Awalnya, alokasi anggaran untuk pembangunan masjid megah yang berdiri di atas lahan seluas 25,99 hektare ini direncanakan sebesar Rp360 miliar.

Namun, akibat pandemi COVID-19, terjadi pemangkasan anggaran hingga menyisakan sekitar Rp31,5 miliar.

Meski begitu, berdasarkan hasil akhir pembangunan, total anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp1,2 triliun, jauh melebihi rencana awal.

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebutkan bahwa sebagian anggaran pembangunan Masjid Raya Al Jabbar memang berasal dari pinjaman PEN saat masa pandemi.

“Pinjaman PEN ini memang tanpa bunga, tetapi pemerintah provinsi tetap berkewajiban melunasi sisa utang tersebut,” ujar Bey.

Diketahui, langkah Dedi Mulyadi mengungkap secara terbuka seluruh anggaran dan utang tersebut mendapat beragam respons dari masyarakat.

Transparansi ini dinilai sebagai langkah positif untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran publik, terutama untuk proyek berskala besar seperti Masjid Raya Al Jabbar.

Kini, publik menantikan langkah lanjutan dari Dedi Mulyadi terkait kebijakan pelunasan utang tersebut serta upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di masa pemerintahannya. (uby)