HEADLINE

Harapan dan Kecemasan Terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran

ADVERTISEMENT
Prof. Dr. H. Yaya Mulyana Abdul Azis, M.Si, Wakil Direktur I Bidang Akademik Pascasarjana Unpas dan Ketua Litbang Paguyuban Pasundan.

Oleh: Prof. Dr. H. Yaya Mulyana Abdul Azis, M.Si, Wakil Direktur I Bidang Akademik Pascasarjana Unpas dan Ketua Litbang Paguyuban Pasundan (Pemerintahan Prabowo Gibran)

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Beragam pandangan dan pendapat masyarakat serta ilmuwan terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto muncul, ada yang positif tetapi tidak sedikit juga yang pesimis dan negatif. Beragam kebijakan dan tindakan disorot dan menimbulkan kontroversi, misalnya masalah pagar laut yang menjerat dan menelikung banyak aparat dan instansi, rendahnya vonis korupsi timah, masalah food estate, program makan siang gratis, efisiensi anggaran tetapi kabinet yang gemuk, kenaikan pajak PPh 12%, serta perilaku menteri dan wakil menteri seperti demonstrasi para pegawai Kemenristekdikti terhadap Menteri Satrio. Demikian juga isu kasus judi online yang menyerang mantan Menteri Kominfo Budi Arei, yang juga Ketua Projo, serta boomerang bagi Menteri Bahlil dalam masalah gas elpiji 3 kg.

Namun, ada juga beberapa kebijakan yang direspons positif dan menimbulkan harapan, seperti rencana pemberantasan korupsi, menghukum aparat bermasalah, efisiensi anggaran, serta pengisian kursi kabinet dengan orang-orang profesional.

Masalah lain yang menjadi sorotan dan menimbulkan kecurigaan publik adalah adanya “dua matahari kembar,” di mana Prabowo seolah-olah tersandera oleh mantan Presiden Jokowi karena anaknya menjadi wakil presiden dan berkontribusi dalam kemenangan Pilpres. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa Prabowo tidak bertindak orisinal sesuai kewenangannya, terlebih sekitar 50 persen pejabat di kabinet masih merupakan peninggalan Jokowi. Kecurigaan ini diperkuat oleh beberapa kunjungan Prabowo ke Solo. Kemarahan netizen terlihat jelas dalam berbagai meme dan video di media sosial terhadap mantan Presiden Jokowi yang dianggap tidak santun dan terus campur tangan.

Respon Positif dan Survei

Di antara respons positif, survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo dan Kabinet Merah Putih mencapai 79,3 persen. Bahkan, survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 80,9 persen. Indikator Politik juga menyatakan bahwa saat ini belum ada indikasi masa bulan madu politik antara Prabowo dan rakyat Indonesia akan berakhir, terlebih ketika ada isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, Presiden dan jajarannya dapat menyikapi dengan baik.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa hasil survei Indikator Politik Indonesia menjadi tantangan bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan roda pemerintahan ke depannya. Menurut dia, angka kepuasan publik sebesar 79,3 persen menjadi tantangan karena penilaian tersebut baru mencakup 100 hari kerja. “Ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan. Ia mengapresiasi Presiden Prabowo terkait hasil survei tersebut namun mengingatkan agar program-program pemerintah ke depannya mengutamakan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Puan juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang dinilai perlu terus dievaluasi dan disempurnakan oleh pemerintah. DPR, menurutnya, akan tetap mengawal program tersebut agar pemerintah melakukan evaluasi sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

Sementara itu, Ekonom Josua Pardede memandang pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama menunjukkan komitmen kuat. Dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan strategis. “Langkah-langkah seperti reformasi subsidi energi, penguatan cadangan pangan, diversifikasi konsumsi pangan lokal, dan peningkatan efisiensi distribusi pangan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Josua. Ia menyebutkan terkendalinya inflasi pada Oktober-Desember 2024 yang masih terjaga dalam target sasaran inflasi.

Respon Pesimis dan Negatif

Di samping respons positif, tidak sedikit juga yang pesimis dan negatif. Misalnya, dalam Opini Tempo (3-9 Februari 2024) disebutkan bahwa dari 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, dapat diperkirakan apa yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang: militerisme menguat, supremasi sipil melemah, dan demokrasi berada di tubir jurang. Tanda-tanda ke arah sana terlihat jelas. Karena pemerintahan Prabowo tidak hanya memberikan karpet merah kepada militer. Tetapi juga mewarisi demokrasi yang sudah dilemahkan oleh pemerintahan Jokowi.

Selama tiga bulan pertama pemerintahannya, Prabowo mengerahkan kembali tentara dalam banyak urusan negara. Seperti pengerahan militer untuk menggarap lumbung pangan, penerbitan kawasan hutan, program makan bergizi gratis, dan penyelenggaraan haji. Tugas-tugas tersebut tidak termasuk dalam operasi militer selain perang sebagaimana tercantum dalam UU TNI. Dalam lima tahun ke depan, militer diprediksi akan makin mencengkeram. Kementerian Pertahanan berencana menambah Kodam dari 15 menjadi 37 hingga 2029. Setiap tahun selama lima tahun ke depan, pemerintah juga akan menambah 100 batalion infanteri teritorial untuk mempercepat pembangunan. Tiap batalion akan memiliki kompi yang mengurusi peternakan, perikanan, pertanian, dan kesehatan.

Menurut Opini Tempo, runtuhnya supremasi sipil akan melapangkan jalan terciptanya otoritarianisme dalam wujud baru. Bukan otoritarianisme konvensional yang melenyapkan demokrasi dan meneror warga, melainkan demokrasi pura-pura. Ilmuwan politik Steven Levitsky dan Lucan Way menyebutnya otoritarianisme kompetitif.

Di tengah badai kontroversi tersebut, masyarakat tetap menaruh harapan besar. Akan perubahan dan perbaikan kondisi kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan agar lebih baik. Harapannya, negara kembali kepada jati dirinya sebagai pelayan publik. Sesuai dengan makna Republik (Res Publica) yang berarti “kembali ke publik”. Namun, ada juga kecemasan bahwa negara bisa berbelok hanya melayani kepentingan elite dan oligarki. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan terus terpinggirkan dan termiskinkan. Semoga kecemasan ini tidak terwujud dan harapan baiklah yang akan datang. Semoga. (han)

Hanna Hanifah

Recent Posts

Anggaran Pembangunan Masjid Raya Al Jabbar Disorot Publik

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM - Sumber anggaran pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Kota Bandung kini menjadi…

43 menit ago

Kebun Binatang Bandung Disita, Kejati Jamin Tidak Ada Pemecatan Karyawan

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM - Setelah melewati beberapa pekan, Kebun Binatang Bandung disita Kejaksaan Tinggi Jabar pada…

2 jam ago

Bobol Empat Minimarket di KBB, Tiga Pelaku Pembobol Diringkus Polisi

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM - Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cimahi berhasil meringkus komplotan pembobol toko…

3 jam ago

Antrean Gas Elpiji 3 Kg Diprediksi Berkurang, Pengecer Kembali Diaktifkan

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM - Menanggapi terkait gas elpiji 3 kilogram, Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian…

4 jam ago

Transendensi Isra & Mi’raj, Menuju Manajemen Shalat

Oleh: Adang, Dosen STIE Pasundan (Isra & Mi’raj) BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM - RUANG & WAKTU  …

5 jam ago

Kasus Korupsi Tol Cisumdawu, Kejati Jabar Eksekusi Barang Bukti Rp139 Miliar

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengeksekusi barang bukti uang tunai sebesar Rp139…

6 jam ago