BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — DPRD Kota Bekasi menggelar rapat kerja bersama Camat dan Lurah se-Kota Bekasi dalam rangka menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024.
Dalam kesempatan ini Komisi I mengundang para camat dan lurah untuk mendengarkan ekpos laporan kinerja serta program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2024, diruang rapat paripurna, kantor DPRD Kota Bekasi.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto, menuturkanbahwa rapat kerja bersama lurah dan camat ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD, khususnya terhadap pelaksanaan program di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Melalui ekspose ini, kami ingin melihat sejauh mana realisasi program pembangunan yang telah direncanakan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien,” ujar Murfati kepada awak media.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program di tingkat wilayah.
Tugas Kecamatan dan Kelurahan
Komisi I berharap, dari hasil ekspose ini akan terlihat mana saja kecamatan dan kelurahan yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, dan mana yang perlu ditingkatkan.
Murfati turut menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Dengan demikian, dapat terlihat kelurahan dan kecamatan mana yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, serta mana yang masih perlu ditingkatkan.
“Kami tidak hanya menilai, tetapi juga membuka ruang dialog agar pembangunan di Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Masalah di Kecamatan dan Kelurahan
Sementara, Sekretaris Komisi I, Rizki Topananda mengatakan selain menyampaikan ekspose terkait LKPJ tahun 2024, para Camat di 12 wilayah di Kota Bekasi juga menyampaikan permasalahan di wilayahnya masing-masing.
“Kita liat masing-masing Kecamatan dan Kelurahan permasalahannya berbeda. Kalau di wilayah Bekasi Utara contohnya permasalahan utama itu kemacetan. Makanya solusinya bagaimana bisa ada pelebaran jalan, atau juga memaksimalkan jalur yang sudah ada,”pungkas Rizki.
“Secara garis besar tidak jauh beda permasalahan yang terjadi di setiap Kecamatan, baik itu sapran untuk pelayanan publik maupun infrastruktur,” pungkasnya. (*/put)
