BEKASI, WWW.PASJABAR.COM – Meningkatnya potensi kebakaran di Kota Bekasi seiring pertumbuhan penduduk dan kepadatan permukiman mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bekasi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ahmad Murodi, mendorong agar kantor sub sektor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) di Kecamatan Pondokgede segera dioperasikan.
Menurut Murodi, wilayah Pondokgede yang sudah tergolong padat membutuhkan keberadaan kantor sub sektor Damkar. Sebagai fasilitas vital dalam menghadapi potensi kebakaran.
“Wilayah Pondokgede sudah padat, ini merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan kantor sub sektor Disdamkarmat di wilayah tersebut telah rampung dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
Saat ini, tinggal menunggu proses pengoperasiannya agar bisa segera melayani masyarakat secara maksimal.
Lebih lanjut, Murodi menyoroti pentingnya kelengkapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Yang sesuai dengan kondisi wilayah padat penduduk.
Salah satu yang dibutuhkan, menurutnya, adalah kendaraan pemadam kebakaran roda tiga. Untuk menjangkau area-area sempit dan gang-gang kecil yang tidak bisa dilewati oleh mobil damkar berukuran besar.
“Penduduk Pondokgede ini sudah padat, ada gang-gang kecil yang tidak bisa digapai oleh mobil besar. Seperti di Jakarta, itu sudah ada pemadam roda tiga ya,” katanya.
Selain itu, ia juga mengimbau agar pemerintah menyiapkan petugas damkar tambahan. Serta memberikan pelatihan rutin kepada masyarakat tentang penanggulangan kebakaran dini.
Khususnya di wilayah padat yang rawan insiden korsleting listrik dan penggunaan gas elpiji secara tidak aman.
Sebagai informasi, sepanjang tahun 2024, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mencatat lebih dari 150 kasus kebakaran yang sebagian besar terjadi di wilayah permukiman padat.
Mayoritas penyebabnya adalah korsleting listrik dan kelalaian penggunaan api terbuka.
Dengan pengoperasian kantor sub sektor Disdamkarmat di Pondokgede, diharapkan respons penanganan kebakaran bisa lebih cepat dan cakupan layanan semakin luas.
DPRD pun terus mendorong agar upaya ini dipercepat demi melindungi keselamatan warga Bekasi. (*/put)
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini disajikan untuk tujuan informasi umum. Redaksi Pasjabar berupaya menyajikan data yang akurat dan terkini, namun tidak menjamin kelengkapan dan keakuratan sepenuhnya.
Pembaca diharapkan melakukan verifikasi tambahan sebelum mengambil keputusan berdasarkan informasi ini. Segala risiko yang timbul dari penggunaan informasi menjadi tanggung jawab pembaca.
Jika terdapat kekeliruan atau ingin mengajukan hak jawab, silakan kunjungi halaman: Disclaimer.
