BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menegaskan komitmennya untuk menstandarisasi pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Langkah ini dinilai penting guna memastikan kualitas dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Hal itu disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar dalam kunjungan kerjanya di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, ia turut meninjau program Bootcamp Berdaya Bersama yang digelar Kemenko PM bersama sejumlah mitra industri.
“Pemerintah menganggarkan sekitar Rp500 triliun setiap tahun untuk mendukung pelatihan, permodalan, dan bantuan sosial kepada masyarakat. Dana ini harus kita konsolidasikan dan standarkan agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujar Muhaimin.
Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang membutuhkan pendampingan jangka panjang, tidak hanya pelatihan singkat.
Ia menyebut program pendampingan akan diperkuat agar UMKM memiliki akses pasar lebih luas, termasuk pasar ekspor.
“Program pendampingan akan diperkuat untuk membuka akses pasar, termasuk ekspor. Kita ingin UMKM kita naik kelas, tidak hanya jualan di pasar lokal tapi juga bisa bersaing secara global,” jelasnya.
Muhaimin juga menyoroti perlunya meningkatkan rasio kewirausahaan nasional yang saat ini baru mencapai 3,1 persen.
Pemerintah menargetkan angka ini naik menjadi 3,6 persen pada tahun 2029. Selain itu, upaya ini juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Khususnya di sektor tekstil dan pangan.
“Kita terlalu bergantung pada produk impor. Padahal pelaku UMKM kita punya potensi luar biasa. Kita harus dorong produksi dalam negeri agar semakin kompetitif,” tambahnya.
Pelatihan Tiga Hari
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, sebanyak 65 pelaku UMKM dari berbagai daerah mendapatkan pelatihan selama tiga hari. Dengan materi mencakup pengelolaan bisnis, pemasaran digital, dan manajemen keuangan.
Setelah pelatihan, peserta juga akan mendapat pendampingan selama beberapa bulan agar implementasi di lapangan berjalan optimal.
Selain itu, Muhaimin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Khususnya dalam membangun ekosistem kewirausahaan seperti creative hub.
Ia mencontohkan Kota Bandung sebagai model yang sukses membangun ekosistem kreatif berbasis potensi lokal dan dukungan infrastruktur.
“Bandung ini punya ekosistem dan infrastruktur kreatif yang kuat. Ini bisa jadi model untuk kota-kota lain dalam mengembangkan creative hub UMKM,” pungkasnya.
Program ini mendapat respons positif dari pelaku usaha. Siti Rahmah, seorang pengusaha kerajinan asal Kabupaten Bandung yang menjadi peserta bootcamp, menyambut baik langkah pemerintah.
“Biasanya pelatihan cuma sehari-dua hari, habis itu selesai. Tapi ini ada pendampingan berbulan-bulan, jadi kami bisa benar-benar dibimbing untuk berkembang,” ujar Siti.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap tercipta ekosistem UMKM yang lebih berdaya saing, mandiri, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. (uby)
