Bandung, www.pasjabar.com – Hubungan antara Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman tengah menjadi sorotan publik setelah video sindiran Erwan terhadap Herman viral di media sosial.
Dalam potongan video tersebut, Erwan menyebut bahwa Sekda tak pernah hadir mendampinginya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Erwan secara terbuka saat menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Jawa Barat beberapa hari lalu.
Komentar tersebut memicu spekulasi publik terkait disharmonisasi hubungan antara dua pejabat penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sindiran Erwan: Sekda Tak Pernah Hadir Saat Jam Kerja
Dalam video yang beredar luas, Erwan secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya merasa tidak didampingi oleh Sekda dalam sejumlah kegiatan resmi.
Bahkan, ia menyebut bahwa Herman kerap tidak terlihat hadir di kantor pada jam kerja.
“Setiap saya bertugas, saya tidak pernah didampingi oleh Sekda. Saya tidak tahu kenapa, apakah memang sibuk atau ada alasan lain,” ujar Erwan dalam forum resmi tersebut.
Sekda Jabar Klarifikasi: Hanya Dinamika Pemerintahan
Menanggapi sindiran tersebut, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman memberikan klarifikasi kepada media.
Ia menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Wakil Gubernur dalam kondisi baik-baik saja, meski tidak menampik adanya dinamika dalam proses pemerintahan.
“Hubungan kami tetap harmonis. Apa yang terjadi adalah bagian dari dinamika di pemerintahan. Tidak ada masalah yang prinsipil,” ujar Herman saat ditemui usai menghadiri agenda pemerintahan.
Herman juga menyatakan bahwa dirinya akan segera menemui Wakil Gubernur untuk melakukan komunikasi langsung, guna menyelesaikan kesalahpahaman dan memastikan koordinasi tetap berjalan baik ke depannya.
Langkah Komunikatif Sekda untuk Redam Polemik
Herman menyampaikan bahwa ia berkomitmen menjaga soliditas dan profesionalisme dalam bekerja. Ia tak ingin isu ini melebar dan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Provinsi Jawa Barat.
“Yang penting komunikasi dibangun dengan baik, agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” tuturnya.
Dengan pernyataan ini, Herman berharap polemik yang berkembang di publik dapat segera mereda. Ia menegaskan kembali bahwa yang terjadi hanyalah dinamika biasa yang lazim dalam birokrasi pemerintahan. (Uby)
