Bandung, www.pasjabar.com — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan penolakannya terhadap wacana pemekaran wilayah Jawa Barat menjadi lima provinsi baru. Dalam kunjungan kerjanya ke Kodam III/Siliwangi di Kota Bandung, Jumat (4/7), Kang Dedi—sapaan akrabnya—menyebut bahwa rencana pemekaran tersebut tidak realistis untuk direalisasikan dalam waktu dekat.
Alasan utama penolakan ini adalah adanya moratorium dari pemerintah pusat terkait pemekaran wilayah. Selain itu, Kang Dedi menekankan bahwa fokus kepemimpinannya saat ini lebih mengarah pada sektor pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bukan pada pembentukan wilayah administratif baru.
Fokus pada Infrastruktur dan Layanan Publik
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, pendidikan, layanan kesehatan, irigasi pertanian, dan pelayanan publik lainnya. Menurutnya, kebutuhan masyarakat yang paling mendesak saat ini adalah peningkatan kualitas pelayanan dasar, bukan menambah jumlah pemerintahan baru.
“Masyarakat hari ini lebih butuh rumah sakit baru daripada provinsi baru,” ujar Dedi Mulyadi. Dengan pernyataan ini, ia menegaskan bahwa pembangunan yang bersifat langsung dan berdampak cepat bagi masyarakat menjadi prioritas utama, dibanding proses birokratis yang rumit seperti pemekaran daerah.
Rencana Lima Provinsi: Sunda Pakuan hingga Sunda Galuh
Wacana pemekaran Jawa Barat sempat mencuat dan memicu berbagai reaksi. Dalam skenario yang beredar, Provinsi Jawa Barat akan dipecah menjadi lima wilayah administratif baru:
-
Provinsi Sunda Pakuan: meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok.
-
Provinsi Sunda Taruma: terdiri dari Kabupaten Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi, dan Kota Bekasi.
-
Provinsi Sunda Caruban: mencakup Kabupaten Kuningan, Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, dan Majalengka.
-
Provinsi Sunda Priangan: meliputi Kabupaten Bandung Barat, Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
-
Provinsi Sunda Galuh: terdiri dari Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.
Namun menurut Dedi Mulyadi, seluruh rencana itu belum bisa diwujudkan karena terganjal aturan dan belum menjadi kebutuhan mendesak.
Dedi Mulyadi Tegas: Pembangunan Lebih Penting dari Pemekaran
Dalam situasi keuangan daerah yang penuh tantangan, Gubernur Dedi Mulyadi memilih untuk bersikap realistis. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Oleh karena itu, pemekaran wilayah belum menjadi skala prioritas selama masa jabatannya.
Dengan pernyataan ini, Kang Dedi ingin memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik tetap menjadi garda terdepan dalam program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (Uby)
