# Pemprov Jabar Pangkas anggaran
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan kembali memangkas perjalanan dinas hingga snack, bahkan berencana untuk me WFH ASN nya.
Hal tersebut diungkapan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi turunnya dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat pada 2026 mendatang.
Dedi menegaskan, bahwa pengetatan belanja tidak akan mengganggu program-program publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, melainkan fokus pada pengeluaran yang dianggap kurang mendesak.
“Yang akan kita kurangi bukan belanja publik, tapi anggaran yang sifatnya hanya ‘snack’ atau pelengkap. Jadi tidak ada pengurangan pada pelayanan masyarakat,” kata Dedi Mulyadi usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (30/9/2025), kemarin.
Menurut Dedi, hasil rakor menyepakati beberapa pos belanja yang akan ditekan, seperti belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta biaya transportasi.
“Semua dinas akan lebih efektif dalam mengatur belanja. Kalau kemarin kita kencangkan pinggang, kali ini mungkin sampai leher pun harus dikencangkan,” ujarnya sambil berkelakar.
Fokus Penghematan Energi dan Operasional
Selain pemangkasan perjalanan dinas dan anggaran konsumsi, Pemprov Jabar juga akan menekan biaya operasional yang bersifat rutin.
Langkah ini meliputi pengurangan penggunaan listrik, internet, serta air di lingkungan perkantoran pemerintah.
“Ini bagian dari solusi agar kita tetap bisa berlari kencang mewujudkan Jabar Istimewa, meski anggaran dari pusat menurun,” tegas Dedi.
Beberapa langkah teknis penghematan yang akan diterapkan di antaranya adalah pembatasan penggunaan listrik pada malam hari, pengaturan jam nyala AC dan televisi, hingga pengawasan ketat pemakaian perangkat elektronik di kantor.
Pemprov Jabar bahkan menyiapkan sistem pengingat otomatis untuk membantu pegawai mengontrol penggunaan energi.
Perjalanan Dinas Dikurangi, WFH Tetap Berlaku
Penghematan terbesar akan dilakukan pada anggaran perjalanan dinas. Gubernur menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintahan di Jawa Barat harus lebih mengutamakan efektivitas kerja ketimbang rutinitas rapat atau kunjungan kerja.
“Kita akan kehilangan snack, kehilangan makan siang, kehilangan perjalanan dinas yang berlebihan. Tapi kinerja terbaik Jabar tidak boleh hilang,” ujar Dedi.
Sementara itu, untuk skema work from home (WFH), Pemprov memastikan tetap berjalan sesuai aturan yang sudah ada. Penyesuaian dilakukan hanya pada hal-hal teknis, terutama terkait efisiensi biaya operasional.
Jabar Tetap Kejar Kinerja Terbaik
Meski dana transfer daerah menurun, Pemprov Jabar menargetkan tidak akan kehilangan momentum dalam pembangunan dan pelayanan publik.
Strategi penghematan diyakini justru menjadi sarana untuk meningkatkan kedisiplinan, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Intinya, kita tidak boleh kehilangan kinerja terbaik di 2026. Yang hilang hanya hal-hal kecil, sementara yang besar dan penting untuk masyarakat tetap jalan,” pungkas Gubernur Jabar.
Dengan kebijakan ini, Jawa Barat berupaya menjaga stabilitas fiskal sekaligus tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Langkah efisiensi yang ditempuh juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. (tie)
# Pemprov Jabar Pangkas anggaran
