# Peneliti Unpas
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Tim Peneliti dari Universitas Pasundan (Unpas) memaparkan hasil
penelitiannya dalam Forum Group Discussion (FGD) Penelitian Strategis bertema “Model Kebijakan Progresif Sistem Transportasi dalam Pengembangan Smart Port di Indonesia”.
FGD tersebut diselenggarakan di Hotel Arya Duta Bandung, Sabtu (25/10/2025), dengan menggundang beberapa kademisi, pakar dan juga stakeholder pemerintah yakni dari Balai Kebijakan Transportasi (Baketrans).
Ketua Tim Peneliti, Irma Rachmawati, SH., LL.M., MH., Ph.D. yang juga Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pasundan, menyampaikan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pelabuhan di Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Menurutnya, secara regulatif dan teknologi, Indonesia telah memiliki dasar hukum serta perangkat digital yang cukup, namun penerapan di lapangan belum optimal.
“Sebetulnya tidak ada yang salah dengan Undang-Undang maupun teknologi di bidang kelautan dan pengangkutan. Namun implementasinya masih kurang maksimal,” ujar Irma.
Ia menambahkan, salah satu penyebab lemahnya implementasi adalah belum adanya peraturan progresif yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.
Untuk itu, timnya menawarkan penerapan konsep sandbox regulatory, yaitu sistem uji coba regulasi yang
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk menilai efektivitas suatu kebijakan sebelum diterapkan secara nasional.
“Konsep sandbox regulatory ini akan kami masukkan dalam rancangan Peraturan Menteri yang sedang kami usulkan. Penelitian ini juga merupakan penelitian terapan yang didanai oleh Kemenristekdikti,” katanya.
Penelitian yang dilakukan bersama Tuti Rastuti dari Fakultas Hukum dan Putri Mety Zalynda dari Fakultas Teknik ini juga melibatkan dua mahasiswa, Fendi Saputra dan Dika Eka Yustisia.
Irma berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penyusunan regulasi sistem transportasi laut yang lebih adaptif dan efisien.
“Harapannya, rekomendasi kebijakan ini dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan transportasi, terutama dari sisi rantai pasok dan efisiensi distribusi logistik nasional,” ujarnya.
Kontribusi Penting Kebijakan Transportasi
Sementara itu, Dr. Endang Puji Lestari, S.H., M.H., Kepala Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan Baketrans, mengapresiasi kegiatan ini.
Ia menyebut FGD yang digagas Unpas memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan transportasi, khususnya di bidang digitalisasi pelabuhan atau Smart Port.
“Diskusi ini luar biasa karena membahas hal-hal yang belum banyak disentuh dalam ranah kebijakan publik. Implementasi digitalisasi pelabuhan memerlukan kesiapan regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem evaluasi yang matang,” ungkapnya.
Endang menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Stranas PK saat ini juga tengah
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program digitalisasi transportasi agar sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efisien.
Ia berharap hasil penelitian para akademisi Unpas dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah
dalam penyusunan regulasi sistem transportasi nasional yang kini tengah diarahkan untuk menghadapi era
transportasi otonom, baik di bidang pelayaran, penerbangan, perkeretaapian, maupun angkutan jalan.
Melalui kegiatan ini, Universitas Pasundan menegaskan peran aktifnya dalam mendukung transformasi kebijakan publik berbasis riset dan inovasi, terutama di sektor transportasi laut dan digitalisasi pelabuhan.
Sinergi antara akademisi dan lembaga pemerintah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Smart Port Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan. (tie)
