BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk tetap memacu pembangunan di tengah tekanan fiskal dan defisit anggaran yang cukup berat.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Evaluasi Pembangunan Tahun 2025 di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung, Selasa (30/12/2025).
Gubernur yang akrab disapa KDM ini mengungkapkan bahwa kondisi fiskal Jawa Barat saat ini menghadapi tantangan besar. Terutama akibat beban utang daerah serta menurunnya pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Penurunan tersebut dipengaruhi perlambatan industri otomotif yang berdampak langsung pada penerimaan daerah.
“Hari ini kita tahu bagaimana kondisi bisnis motor dan mobil turun. Tetapi anggaran pembangunan justru meningkat. Ya pasti terjadi defisit anggaran. Namun bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, kita siap menghadapi kondisi ini. Pembangunan tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah,” ujar KDM.
Fokus Infrastruktur dan Penataan Ruang 2026
Meski dibayangi keterbatasan anggaran, KDM memastikan fokus pembangunan tahun 2026 tetap diarahkan pada penguatan infrastruktur strategis untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sejumlah proyek prioritas akan dilanjutkan, di antaranya penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi, pembangunan jembatan besar di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, serta pembangunan flyover Bulak Kapal di Kota Bekasi.
Selain itu, Pemdaprov Jabar juga memproyeksikan pembangunan jalur Puncak Dua, underpass di Kota Cimahi, serta pembebasan lahan jalan terusan di kawasan Padalarang guna mengurai kemacetan kronis.
“Ini proyek-proyek besar dan kami optimistis seluruhnya bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Di luar pembangunan fisik, penataan ruang menjadi agenda krusial mulai awal 2026. KDM menyoroti banjir di sejumlah daerah yang dipicu tata ruang tidak konsisten.
“Ada faktor tata ruang yang salah. Ini sedang kita benahi dan akan dibahas perubahan tata ruang untuk seluruh Jawa Barat mulai Januari,” katanya.
Terkait alih fungsi lahan, KDM menegaskan larangan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Jawa Barat. Menurutnya, karakteristik geografis Jabar lebih cocok untuk komoditas seperti teh, karet, kina, dan kopi.
Ia pun mengimbau masyarakat agar mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan positif dan doa bersama, tanpa perayaan berlebihan. (*)
