BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah Kota Bandung menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi X DPR RI pada Rabu (20/11/2024), untuk membahas isu-isu strategis di bidang pendidikan, termasuk implementasi PPDB Zonasi, Kurikulum Merdeka, dan Asesmen Nasional.
Pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Bandung ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah. Bersama sejumlah anggota DPR RI dan pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menjelaskan bahwa sejak diluncurkan pada akhir 2019, Program Merdeka Belajar telah memasuki 26 episode yang meliputi berbagai kebijakan transformasi pendidikan.
“Kurikulum ini bertujuan memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa, tetapi tantangan seperti ketimpangan kualitas guru, fasilitas pendidikan di daerah 3T, serta kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta masih harus diatasi,” ujarnya, dilansir dari laman resmi Pemkot Bandung.
Ia juga menyoroti kendala pada metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang belum sepenuhnya sejalan dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi.
Selain Kurikulum Merdeka, mengenai kebijakan PPDB Zonasi, Himmatul menambahkan, “Kebijakan ini telah mengalami lima kali perubahan sejak 2019, menunjukkan bahwa masih diperlukan penyempurnaan agar lebih efektif.”
Mengenai penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Nasional (AN) sejak 2021, ia menjelaskan bahwa AN dirancang untuk mengevaluasi literasi, numerasi, dan karakter siswa melalui metode yang berbeda.
“AN menilai satuan pendidikan melalui sampel siswa, berbeda dengan UN yang menilai seluruh siswa kelas akhir,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan.
“Kami mencatat bahwa pemerataan sarana pendidikan dan persepsi masyarakat tentang sekolah negeri dan swasta masih menjadi tantangan. Namun, melalui kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, kami berupaya memberikan solusi terbaik,” katanya.
Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat
Koswara juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi X DPR RI. Kami percaya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat akan membawa dampak positif bagi pendidikan, khususnya untuk Kota Bandung,” ujarnya.
Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Santana, menyoroti bahwa anggaran pendidikan di Kota Bandung telah mencapai 26 persen dari APBD.
“Kami telah melakukan berbagai langkah, seperti mengembangkan sistem terintegrasi, memberikan pelatihan bagi operator PPDB. Serta membangun aplikasi mobile untuk verifikasi titik koordinat. Namun, tantangan literasi digital masyarakat masih perlu diatasi,” jelasnya.
Terkait Kurikulum Merdeka, Tantan menyatakan bahwa pendekatan ini memberikan peluang bagi siswa untuk berkembang sesuai minat dan bakat.
“Namun, implementasi ini membutuhkan evaluasi berkelanjutan, baik melalui rapor pendidikan, penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maupun asesmen lainnya,” ujarnya.
Sebagai informasi, kunjungan serupa juga dilakukan di Yogyakarta dan Surabaya untuk membahas isu strategis pendidikan. (han)
