BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menitipkan pesan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, untuk memastikan kesejahteraan warga Jawa Barat.
“Pesan saya satu, mohon sejahterakan warga Jawa Barat,” ujar Bey Machmudin dalam Rapat Pleno KPU Jawa Barat terkait Penetapan Pasangan Calon Terpilih di Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi, Kota Bandung, Kamis (9/1/2025), dilansir dari laman resmi Pemprov Jabar.
Bey berharap Dedi dan Erwan dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik, sehingga Jawa Barat menjadi provinsi terdepan di Indonesia.
“Selamat atas amanah besar dari seluruh masyarakat Jawa Barat yang diberikan kepada Pak Dedi dan Pak Erwan. Masyarakat menantikan kerja dari Bapak-bapak berdua,” tambahnya.
Setelah ditetapkan oleh KPU, pasangan Dedi – Erwan tinggal menunggu jadwal pelantikan yang akan ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Hari ini merupakan bagian penting dari sejarah perjalanan pembangunan Jawa Barat,” kata Bey.
Ia juga menyoroti keberhasilan Pilkada Serentak 27 November sebagai bukti kematangan demokrasi di Jawa Barat.
Bey mengapresiasi kinerja KPU, Bawaslu, TNI/Polri, stakeholders, dan masyarakat atas partisipasi mereka dalam menyukseskan Pilkada Serentak.
“Kita bisa melaksanakan Pilkada Serentak dengan aman, damai, dan lancar,” ujarnya.
Selain itu, Bey menyampaikan terima kasih kepada tiga pasangan calon lain yang turut berpartisipasi dalam Pilgub Jabar atas ide dan gagasan yang telah mereka sampaikan selama kontestasi berlangsung.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menyatakan akan segera menjalin komunikasi intensif dengan seluruh jajaran Pemda Provinsi, mulai dari Penjabat Gubernur, Sekda, hingga perangkat daerah.
“Kami akan berkomunikasi, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan seluruh perangkat daerah,” ungkap Dedi.
Dedi menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan berdasarkan kebutuhan publik selama masa kepemimpinannya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, karena dalam dunia birokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak dikenal istilah oposisi. Kita semua adalah pemerintah yang membangun berdasarkan kebutuhan daerah,” tutupnya. (han)
