WWW.PASJABAR.COM – Mengapa gerak langkah Paguyuban Pasundan (PP) selalu diliputi simalakama? Keajegan pengurus PP dalam mengelola bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi, selalu dianggap tidak cukup untuk mengangkat wibawa Sunda dan Jawa Barat ke panggung nasional dan internasional.
Banyak pihak berharap agar PP juga bergerak di bidang politik secara langsung, bersuara lantang membela kepentingan Sunda dan Jawa Barat.
Suasana itu mirip kondisi menjelang tahun 1920, gerak PP dianggap kurang bobot karena menghindari “urusan kenegaraan”. Pada 1919, PP memberikan jawaban tegas, mengamandemen Statuta organisasi, lalu memasukan politik sebagai bidang garapan.
Saat itu, secara nasional, belum ada organisasi yang menjadi wakil masyarakat Sunda. Tokoh-tokoh Sunda belum banyak yang muncul dan memasuki Organisasi tingkat nasional. Keputusan yang tepat. Oleh pemerintah Hindia Belanda, PP digolongkan kedalam nationale beweging (pergerakan nasional).
Zaman terus bergerak. Penjajah Belanda pergi, pendudukan Jepang berakhir, dan Indonesia meraih kemerdekaan yang diperjuangkannya. Dimulailah perselisihan antar unsur bangsa Indonesia yang merujuk pada etnisitas, ideologi, politik, dan agama. Pemilihan Umum 1955 menjadi pertaruhan. Ketiga unsur itu bertarung secara jantan melalui Pemilu pertama dalam sejarah Republik Indonesia itu.
Ada dua partai politik yang mengatasnamakan perjuangan Sunda. PP yang pada tahun 1952 merubah namanya menjadi Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI) dan Gerakan Pilihan Sunda (GERPIS) yang sebagian tokohnya berasal dari PP. Keduanya kalah telak bahkan di kampung halamannya sendiri. Kekalahan itulah yang mengembalikan PP ke Statuta 1913, menghindari “urusan kenegaraan” alias politik praktis.
Organisasi Sunda
Kini, organisasi Sunda banyak jumlahnya. Secara khusus di antara organisasi tersebut ada yang bertujuan memperjuangkan aspirasi politik Sunda. Tokoh-tokoh Sunda juga bertebaran sebagai pengurus di berbagai partai politik nasional atau organisasi massa tingkat nasional dan internasional. PP bukan lagi satu-satunya lembaga yang mewakili Sunda.
Atas tuntutan terlibat dalam politik secara langsung, pengurus PP saat ini pasti ibarat memakan buah simalakama, apakah harus mengikuti Statuta 1919 atau tetap pada Statuta 1913. Tidak mudah untuk memutuskan, sebab sekali salah langkah bisa nete semplek nincak semplak dan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Dangiang dan wibawa Sunda menjadi taruhannya.
Mengapa beban itu tertuju pada PP dan bukan organisasi Sunda yang lain? Kerepotan mengurus 108 sekolah menengah dan empat perguruan tinggi dan lembaga serta unit pendukung lainnya, agar tetap ada dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain, ternyata masih harus ditambahi dengan urusan politik.
Tak bisa menghindar. PP memang menyandang beban sejarah yang besar dan berat. Merujuk kepada Edi S. Ekadjati (2004), kebangkitan kembali orang Sunda, setelah keruntuhan Pajajaran pada 1579 adalah lahirnya Paguyuban Pasundan (PP) pada 20 Juli 1913. Berawal dari tahun tersebut, ada keberanian untuk menyatakan bahwa orang Sunda berbeda dengan etnik lain, dan yang lebih tahu urusan Sunda adalah Orang Sunda sendiri.
Tokoh Pasundan
Secara simbolik, Soeria di Radja, tokoh Pasundan yang pada zamannya mewakili di Betawi menyatakan,
“Luluhur mah anu tataharna, luluhur mah anu kagungan takajarna, luluhurna anu naratas, luluhur mah anu nyebarkeun wijina, nya ditema ku Pasundan anu nuluykeunana, nya dihanca ku Pasundan anu jadi pameungkeutna, nya diolah ku Pasundan anu sanggup nyurupkeunana, nya digarap ku Pasundan anu tapis masieupna, sangkan takajar luluhurna bisa jadi bahan pikeun kamulyaan bangsa katut ka bali geusan ngajadina. Nuju kana usum, kudu tandang dina kapulitikan Pasundan henteu silung ti batur! Pulitik urang ngahiji. Raga Sunda madeg di kabudayaanana. Sapeureun engke tipengker.”
(Soeria di Radja dengan sandi nama S.d.R, Sipatahoenan, 27/3/1937 hal. 3. “Leluhur adalah yang mempersiapkannya, leluhur yang membuka lahannya, leluhur yang merintisnya, leluhur yang menyebarkan bijina, lalu disambung oleh Pasundan yang meneruskannya, diolah oleh Pasundan yang jadi pengikatnya, diolah oleh Pasundan yang sanggup menyesuaikannya (dengan zaman), digarap oleh Pasundan agar lincah mengelolanya, agar lahan yang disediakan leluhurnya bisa jadi bahan untuk kemuliaan bangsa dan tanah kelahirannya. Sesuai dengan tuntutan zaman, harus ikut serta tampil di gelanggang politik, Pasundan tidak bingung menentukan langkah! Dalam politik kita bersatu. Raga sunda ada terkandung dalam kebudayaannya. Untuk dihampiri kelak kemudian hari.)
Kesejarahan Sunda
Perhatikan pilihan diksi Soeria di Radja yang sangat runtut membagi tahapan kerja dalam kesejarahan Sunda. Leluhur Sunda termasuk Kerajaan Galuh dan Pajajaran menurutnya telah berperan dalam fatahar (mempersiapkan), takajar (membuka lahan), naratas (merintis), dan nyebarkeun wiji (menyebarkan biji).
Sementara Paguyuban Pasundan menyambungkannya dengan nuluykeun (meneruskan), hanca (mengelola), olah (mengolah), dan garap (menggarap). Keberlanjutan kerja itu bertujuan untuk kemuliaan bangsa (Indonesia) dan tanah kelahiran (Sunda, Jawa Barat). Semuanya menunjukkan kata kerja yang aktif.
Apakah hanca-olah-garap itu sekarang menjadi dasar para pengurus PP dalam mengelola organisasi? Jawabannya harus iya, sebab kalau tidak, maka mereka sebenarnya tidak layak sebagai yang nuluykeun (meneruskan).
Memang berat. Oleh karena itu mengurus organisasi PP bukanlah pekerjaan main-main atau sekedar mencari kedudukan. PP adalah wadah orang-orang Sunda yang mau menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk hanca-olah-garap berbagai program yang akan mengangkat dangiang dan wibawa Sunda di tingkat nasional dan internasional. Menjadi wajar jika PP selalu menjadi sorotan umum, sebab fakta sejarah di atas akan melekat di dalam diri PP sampai kapanpun. (han)
