Bandung, www.pasjabar.com — Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan program pembangunan rumah subsidi berskala nasional. Anggaran jumbo sebesar Rp130 triliun disiapkan untuk membangun 350.000 unit rumah subsidi yang tersebar di 35 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, saat menghadiri acara sosialisasi kredit usaha rakyat untuk perumahan di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, Kamis (18/9/2025) petang.
Alokasi Rumah Subsidi Terbesar dalam Sejarah
Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa anggaran dan jumlah rumah subsidi kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia.
“Kita menyiapkan Rp130 triliun untuk membangun 350.000 rumah subsidi. Ini adalah rekor baru dan komitmen nyata pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Ara, sapaan akrabnya.
Biasanya, pemerintah hanya mengalokasikan sekitar 230.000 unit rumah subsidi setiap tahunnya. Dengan tambahan lebih dari 120.000 unit tahun ini, program ini diharapkan dapat membantu lebih banyak keluarga berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah sendiri.
25.000 Rumah Akan Diluncurkan Presiden Prabowo
Dari total 350.000 rumah subsidi tersebut, 25.000 unit akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 29 September 2025 mendatang. Peresmian ini disebut akan menjadi simbol dimulainya pembangunan rumah subsidi secara nasional dengan target yang lebih ambisius dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Peluncuran oleh Presiden menjadi momentum penting. Kami ingin memastikan masyarakat percaya bahwa program ini benar-benar dijalankan, bukan sekadar wacana,” tambah Maruarar.
Pemerataan di 35 Provinsi dan 100 Kabupaten/Kota
Program ini dirancang agar distribusi rumah subsidi merata. Pembangunan akan dilakukan di 35 provinsi dan 100 kabupaten/kota sehingga masyarakat di luar Jawa pun mendapatkan akses yang sama terhadap perumahan terjangkau.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan rumah di daerah-daerah dengan tingkat urbanisasi tinggi.
Dorong Akses Kredit dan Daya Beli Masyarakat
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mendorong kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan. Skema ini diharapkan membuat cicilan rumah subsidi semakin terjangkau bagi MBR.
“Kami ingin masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses perumahan, kini bisa memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah,” kata Ara.
Dengan program masif ini, pemerintah menargetkan tingkat backlog perumahan di Indonesia bisa terus ditekan. Jika target tercapai, ratusan ribu keluarga akan merasakan manfaat nyata pada 2025.
