BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – DPRD Provinsi Jawa Barat, menolak semua bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi. Untuk itu, secara institusi Komisi I dan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat akan membuat pernyataan menolak semua bentuk kekerasan. Terutama terkait kekerasan seksual, konsen yang mengarah terhadap suka sama suka.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, menerangkan sesungguhnya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual itu masih belum selesai jadi peraturan tersebut mendahului undang-undang induknya.
“Padahal Peraturan Kementrian (Permen) yang levelnya itu sangat rendah dalam tata perundang-undangan ngeduluin undang-undangnya sendiri, ini sangatlah tidak etis,” imbuh Abdul Hadi, di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (22/11/2021).
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat, menerangkan banyak masyarakat yang gelisah tentang Permendikbud Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Salah satunya dari Dewan Da’wah Jawa Barat, yang beraudiensi dengan DPRD Provinsi Jabar terkait dengan Permendikbud Riset dan Teknologi No. 30 tahun 2021, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (22/11/21).
“Saya yakin reaksi dari permen ini juga bukan hanya dari masyarakat Jawa Barat mungkin hampir di seluruh Indonesia,” beber Sadar.
Menurutnya, objek yang menjadi sasaran Permen tersebut ialah perguruan tinggi yang notabene sebagai tempat mencetak calon-calon pemimpin bangsa dan dengan adanya peraturan tersebut, menjadi multitafsir baik dikalangan masyarakat dan agama.
Sadar berharap, permasalahan ini dapat menjadi perhatian Presiden Indonesia dan bagi masyarakat khususnya Dewan Dakwah Islamiyah tersebut harus berhati-hati dalam menyuarakan kritik melalui media sosial, pasalnya permasalahan ini harus disikapi secara bijak dan tidak mengundang ujaran kebencian. (ytn)
