JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM – Periode Januari – September 2021, realisasi investasi Jawa Barat mencapai Rp107 triliun. Jumlah realisasi investasi Jabar ini, memberikan kontribusi 16,3 % pada realisasi investasi nasional. Angka realisasi investasi Jabar yang datang dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mampu membuka lapangan pekerjaan saat masa pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi investasi secara nasional pada tahun depan naik dari Rp900 triliun menjadi Rp1.200 triliun. Untuk itu, ia mendorong kepala daerah beserta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk bersama-sama mencapai target tersebut.
Hal ini, Bahlil ungkapkan saat memberikan sambutan dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Anugerah Layanan Investasi di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (24/11/2021).
“Target realisasi tahun depan Rp1.200 triliun. Karena itu saya undang kepala daerah dan DPMPTSP dalam Rakornas itu untuk kejar target itu,” terang Bahlil.
Pengendalian COVID-19
Sementara, Presiden Joko Widodo menekankan, supaya seluruh kepala daerah dan dinas mampu mengantisipasi ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19. Kunci dari hal itu, melalui pengendalian COVID-19.
Presiden berharap, semua pihak bisa menjaga momentum keterkendalian COVID-19 di Indonesia. Supaya ekonomi tumbuh lebih baik lagi. Menurutnya, investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi.
“Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi karena kita kalau terlalu berfokus pada APBN, defisit kita ini. Meskipun saya tahu Bu Menkeu ini sangat prudent, sangat hati-hati dalam mengelola APBN kita. Oleh sebab itu, yang di luar APBN ini harus digerakkan, kembali lagi, investasi,” kata Presiden dilansir setkab.go.id.
Rakornas investasi adalah acara tahunan Kementerian Investasi/BKPM, dalam harmonisasi kebijakan dan menyatukan visi terkait target investasi. Maupun berbagai kebijakan terbaru, yang perlu dipahami oleh seluruh instansi pusat dan daerah.
Sementara, anugerah layanan investasi 2021 merupakan penghargaan utama, dalam kegiatan penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha (PPB) pemerintah daerah. Subjek penilaiannya yaitu 17 kementerian negara/ lembaga, 34 pemerintah provinsi, 415 pemerintah kabupaten, dan 93 pemerintah kota. (ytn)