BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka evaluasi penerimaan peserta didik baru Sekolah Pasundan tahun pelajaran 2023-2024 di Aula Mandalasaba dr. Djoenjoenan Lantai V Gedung Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatra No. 41 Kota Bandung, Selasa (30/5/2023).
Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si mengatakan FGD ini membahas terkait dengan perkembangan sekolah Pasundan, terutama dalam penerimaan siswa baru.
Prof. Didi menyebut tantangan yang akan dihadapi ke depannya semakin berat. Hal itu karena kebijakan pemerintah dalam upaya menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dimana Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 pasal 12 ayat 3 Pemerintah kab/kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar 9 tahun.
“Oleh karena itu, implementasinya dengan membuat sekolah-sekolah di tengah-tengah lembaga pendidikan swasta,” katanya.
Selain itu, pihaknya menginstruksikan bahwa sekolah di Pasundan harus memiliki nilai-nilai agama yang harus ditanamkan.
“Karena ini adalah suatu nilai tambah yang bisa jadi solusi bagi masyarakat. Selain itu, yang harus diperhatikan masyarakat adalah pembelajarannya harus tepat,” ujarnya.
Ketua YPDM Pasundan Dr. Dadang Mulyana M.Si menuturkan FGD ini merupakan evaluasi PPDB sekolah Pasundan.
“Ini adalah salah satu bukti konkrit komitmen YPDM sebagai salah satu badan garapan dengan cita-cita Paguyuban Pasundan yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucapnya.
Salah satu untuk mewujudkan itu, Dadang mengatakan YPDM Pasundan mencoba men-support sekolah Pasundan untuk melakukan seleksi pada penerimaan siswa baru itu se-selektif mungkin.
“Mengapa harus se-selektif mungkin karena kita tidak bicara kuantitas tapi kualitas,” imbuhnya.
Tantangan Hadapi PPDB 2023-2024
Dadang mengaku, menghadapi PPDB pada 2023-2024 tentunya tidak mudah. Maka menurutnya pada satu sisi sekolah-sekolah Pasundan tetap berkontribusi pada pemerintah.
“Terutama dalam upaya pembangunan sektor pendidikan. Namun pada sisi lain kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang sebetulnya sangat sulit kita untuk dihadapi. Salah satunya adalah daya beli masyarakat menurun berdampak pada calon siswa ke sekolah-sekolah swasta termasuk pada Pasundan,” terangnya.
“Otomatis karena daya belinya menurun maka mereka mencari sekolah gratis. Bersamaan dengan itu pemerintah mengeluarkan regulasi dimana sekolah-sekolah negeri itu digratiskan. Bersamaan dengan itu pemerintah juga membangun gedung-gedung baru, sekolah-sekolah baru yang lokasinya tidak begitu jauh atau berdekatan dengan sekolah-sekolah Pasundan,” sambungnya.
Jadi, jika harus disandingkan dengan sekolah-sekolah negeri, menurutnya itu sangat berat. Selain itu hal yang memberatkan adalah dengan kebijakan pemerintah dengan menerapkan sistem zonasi.
Meskipun dihadapkan dengan banyak tantangan yang sangat berat, pihaknya tidak akan pernah merasa lelah dan tidak akan menyerah terkait dengan bagaimana membangun sektor pendidikan.
“Kami bergandengan tangan dengan para kepala sekolah, bagaimana kita merumuskan pola dan strategi bagaimana PPDB yang santun, produktif dan strategis. Kami mendorong terus berpikir kreatif terus melakukan inovasi-inovasi bagaimana sekolah Pasundan tetap eksis,” kata Dadang.
Sementara itu, Kepala SMP Pasundan 10 Bandung, Nicke Rachmawati menyebut dalam FGD tersebut untuk mengevaluasi dari hasil PPDB pada tahun lalu.
“Mengingat sekarang kan sedang penerimaan siswa baru. Jadi semua kepala sekolah dari Bandung bahkan se-Jawa Barat di YPDM Pasundan, kita berkumpul mengadakan diskusi bagaimana solusi bagaimana PPDB ke depannya,” kata Nicke.
Nicke berharap setelah FGD ini digelar, bisa menciptakan strategi-strategi yang memang harus dijalankan oleh sekolah-sekolah Pasundan. (ran)
