BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pembangunan sekolah baru di setiap kecamatan di Jabar yang belum memiliki SMA atau SMK Negeri dilakukan secara bertahap pada 2024. Hal ini dipastikan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin.
Pada tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan membangun tiga sekolah baru dan merelokasi satu sekolah. Serta melakukan kajian detail engineering design (DED) untuk membangun 11 sekolah pada 2025.
“Jadi bertahap kita bangun, memang ini akan menuju ke sana. Tahun ini ada empat,” katanya di Kompleks Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar di Bandung yang dilansir dari ANTARA Selasa (5/2/2024) kemarin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya menyebutkan hingga saat ini 144 kecamatan di provinsi itu belum memiliki SMA atau SMK negeri. Sebanyak 128 di antara 144 kecamatan itu sudah memiliki sekolah swasta, sedangkan 16 lainnya belum memiliki, baik sekolah negeri maupun swasta.
Sebanyak empat sekolah yang dibangun pada 2024. Yakni SMA Kemang, Kabupaten Bogor, SMA Kutawaringin, Kabupaten Bogor, SMA Rancaekek, Kabupaten Bandung dan Rancabali yang merupakan proyek relokasi.
Selain itu, Wahyu menyebut pada 2024 ada 11 sekolah yang tengah memasuki tahap kajian DED dengan harapan sudah bisa dibangun pada 2025. Termasuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
“Tahun ini kita membangun empat sekolah. Kalau Rancabali, sekolahnya sudah ada tapi lahannya belum ada. Tahun ini kita bangun. Lalu ada juga SLB di Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya dan SLB Sukajadi, Kabupaten Majalengka,” ujarnya.
11 Sekolah Baru di Jabar Dalam Tahap DED
Sebanyak 11 sekolah baru yang saat ini dalam tahap DED, dia mengharapkan, pada 2025 selain dibangun juga telah bisa melakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Perencanaan kita buat sekarang, sehingga 2025 sudah bisa menghadirkan sekolah. Ketika PPDB nanti kita sudah siap menambah 11 sekolah,” ucapnya.
Mengenai pembangunan sekolah pada 2023, khususnya SMK 2 Garut dan SMK Panumbangan Ciamis, kata dia, tidak rampung sehingga dilanjutkan pada tahun ini.
“Ada yang putus kontrak karena pada saat proses kami menilai tidak selesai. Kalau nilainya tidak terlalu besar bisa diselesaikan. Kalau besar, mengulang anggaran baru,” ujarnya.
Mengenai jumlah sekolah di Jawa Barat saat ini, kata dia, sebenarnya daya tampung sudah memenuhi bahkan bisa melingkupi 104 persen dari total kebutuhan.
Hanya saja, katanya, pemerataan di masing-masing kota/kabupaten, baik sekolah negeri maupun swasta, masih timpang, seperti di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Cirebon masih ada kecamatan yang belum memiliki sekolah, dengan salah satu faktor penyebabnya terkait dengan kondisi geografis.
“Makanya kita coba hadirkan (di lokasi-lokasi itu). Dari sisi akses kita perbaiki. Ini sudah kita petakan,” pungkasnya. (ran)
