WWW.PASJABAR.COM – Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengumumkan Prancis resmi akui kedaulatan Negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2025.
Keputusan Prancis untuk akui Palestina ini dipandang sebagai langkah historis yang berpotensi memicu efek domino pengakuan serupa dari negara-negara Barat lainnya. Di tengah krisis kemanusiaan berkepanjangan di Jalur Gaza.pranc
Pengumuman Macron disampaikan pada Kamis (24/7/2025) waktu setempat. Menjelang pertemuan internasional tingkat tinggi di New York awal pekan depan. Yang akan membahas solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.
“Sesuai komitmen historis Prancis untuk perdamaian yang adil dan langgeng di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina,” tulis Macron melalui platform X pada Jumat (25/7/2025).
“Kita membutuhkan gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera, serta bantuan kemanusiaan besar-besaran bagi rakyat Gaza,” imbuhnya.
Krisis Gaza Jadi Pemicu
Sejak Oktober 2023, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke Gaza setelah serangan Hamas ke wilayahnya. Serangan ini menewaskan hampir 60 ribu warga Palestina, memicu kecaman internasional termasuk dari sekutu-sekutu Barat Israel.
Menurut Gérard Araud, mantan Duta Besar Prancis untuk Israel, langkah Macron dilatari rasa urgensi. Melihat bencana kemanusiaan yang memburuk.
“Krisis kelaparan dan kehancuran di Gaza tak bisa lagi diabaikan,” ujarnya.
Namun analis David Khalfa dari Jean Jaurès Foundation menilai faktor domestik juga turut memengaruhi. Prancis memiliki komunitas Muslim terbesar di Eropa. Sekaligus komunitas Yahudi besar, menciptakan dinamika sosial yang kompleks.
Strategi Diplomasi Baru
Langkah ini juga menandai perubahan strategi diplomasi Paris. Macron sebelumnya berharap pengakuan Palestina dilakukan kolektif bersama normalisasi Israel-Arab Saudi. Namun jalur tersebut buntu.
Kini Prancis memilih bertindak unilateral, sekaligus menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi Palestina sebelum Sidang Umum PBB dimulai.
Amélie Ferey dari Institut Hubungan Internasional Prancis menyebut langkah Macron sebagai upaya menciptakan momentum: “Satu bulan ke depan akan dipakai untuk merangkul negara lain. Inggris dan Kanada bisa jadi mitra potensial.”
Kanada sendiri, melalui Perdana Menteri Mark Carney, juga menyatakan siap mengakui Palestina di forum PBB yang sama.
“Kanada mendukung solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina,” ujarnya.
Respons Dunia: Disambut dan Dikecam
Keputusan Macron mendapat sambutan positif dari pejabat Palestina dan dukungan terbuka dari Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI melalui platform X menyatakan:
“Indonesia menyambut baik keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron agar Prancis mengakui Negara Palestina. Pengakuan ini langkah positif bagi masa depan Palestina yang berdaulat dan merdeka.”
Indonesia juga mendesak negara-negara lain mengikuti langkah Prancis untuk memastikan prospek solusi dua negara. Berdasarkan batas 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Sebaliknya, Israel mengecam keras. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut langkah tersebut sebagai “pemberian imbalan atas teror”. Merujuk pada serangan Hamas 7 Oktober 2023.
Dukungan serupa datang dari Amerika Serikat; Menlu AS Marco Rubio menyebut keputusan Macron “sembrono dan hanya menguntungkan propaganda Hamas.”
Efek Domino di Eropa?
Jika terealisasi, Prancis akan menjadi negara ke-10 yang mengakui Palestina sejak agresi Israel 2023. Tahun 2024 lalu, sembilan negara – termasuk Spanyol, Irlandia, Slovenia, Norwegia, dan Armenia – telah lebih dulu memberi pengakuan resmi.
Sebagai salah satu kekuatan besar Eropa dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, langkah Prancis dinilai strategis. Banyak pihak berharap pengakuan ini memicu gelombang dukungan baru di Eropa, terutama dari Inggris, Jerman, dan Kanada.
Namun para pengamat memperingatkan hambatan besar: perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, bombardir berkelanjutan di Gaza. Serta sikap keras pemerintahan Netanyahu yang menolak konsep negara Palestina.
Harapan dan Tanda Tanya
Prancis berharap bisa memainkan peran kunci dalam fase pascaperang, termasuk melalui kerja sama dengan Arab Saudi.
Untuk membentuk pemerintahan teknokrat Palestina pada 2026, melucuti Hamas. Serta mengamankan Gaza dengan dukungan pasukan perdamaian PBB.
Meski demikian, analis Camille Lons dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa menyebut inisiatif Paris ini “masih jauh dari kenyataan”. Mengingat dinamika politik dan keamanan di lapangan.
Dunia kini menanti: apakah dengan Prancis akui Palestina ini akan memicu terobosan perdamaian atau justru memperdalam jurang perbedaan di forum internasional? (han)
