BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menggelar rapat koordinasi membahas perkembangan seputar virus corona alias COVID-19. Rapat digelar dengan menghadirkan instansi terkait dan perwakilan dari DPRD Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (13/3/2020). Apa hasil rapatnya?
“Hari ini kami melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD, juga dari komisi V dan VI terkait situasi perkembangan masalah COVID-19 di Jabar. Saya mengupdate situasi di luar negeri, situasi di nasional, dan juga situasi di Jabar,” ujar Emil, sapaan akrabnya.
Prinsipnya, Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat sepakat untuk lebih proaktif dalam menyikapi permasalahan seputar COVID-19. Salah satu langkah yang akan diambil adalah menyiagakan 27 rumah sakit di Jawa Barat sebagai ‘ring II’ dalam penanganan kasus terkait COVID-19.
Ke-27 rumah sakit itu akan menjadi pendukung di luar tujuh rumah sakit di Jawa Barat yang sebelumnya sudah ditunjuk sebagai ‘ring I’ alias rujukan utama. Kebutuhan terkait penanganan COVID-19 juga sudah dilakukan.
“Kita sudah mengirimkan bantuan sesuai kebutuhan, misalkan di Tasik, kemarin sudah dikirim 10 alat pelindung diri (APD). Sehingga, tidak terjadi lagi improvisasi dalam menangani permasalahan di daerah-daerah,” jelas Emil.
Dari sisi anggaran, Pemprov Jawa Barat juga mendapat dukungan penuh dari DPRD Jawa Barat. Dana tidak terduga di APBD Jawa Barat bisa dikeluarkan secara fleksibel jika dibutuhkan untuk penanganan dan pencegahan terkait COVID-19.
“Dari sisi anggaran kita sudah didukung oleh DPRD untuk memaksimalkan dana tidak terduga dan hal-hal lain yang bisa dikuatkan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.
Tapi, ada salah satu pembahasan lain yang menurutnya paling mengemuka dalam rapat koordinasi tersebut. Pemprov Jawa Barat akan melakukan proaktif tes. Proaktif tes itu adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga memiliki potensi atau memperlihatkan gejala terjangkit COVID-19.
“Orang dalam pemantauan (ODP) ini kan (sebelumnya) tidak dites, mereka hanya dipantau gejalanya. Sementara juga ada informasi kan COVID-19 ini juga beredar di orang-orang yang tidak bergejala, kira-kira begitu,” ungkap Emil.
Hal ini sejalan dengan yang akan dilakukan Kemenkes yang akan melakukan desentralisasi testing terhadap ODP. “Sambil menunggu (desentralisasi testing dilakukan Kemenkes), saya kira kita bisa lebih duluan proaktif karena kita punya alatnya, baik di rumah sakit maupun di laboratorium di Unpad kalau tidak salah,” paparnya.
“Jadi, kita akan lakukan (proaktif tes) itu. Sehingga, ini membantu (Kemenkes) sebenarnya untuk memastikan memperluas jangkauan yang terpantau,” ucap Emil. (ors)
