PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam pengaplikasian demokrasi pasti ada aturan dan etika yang memang harus kita taati sebagai warga Negara yang baik.

Adapun Partai Politik adalah sebuah organisasi politik yang menjalankan ideologi tertentu dan mempunyai manifesto politik sendiri di sesuaikan dengan tujuan Partai politik yang sudah di atur di AD/ART.

Mahasiswa PPKn FKIP UNPAS, Indah khoirunisa Tosin mengatakan bahwa hal tersebut juga dipegang oleh Partai Demokrat yang sedang dicoba untuk dibajak oleh pihak pihak yang haus akan kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara untuk bisa mengakusisi partai demokrat.

“KLB yang telah di selenggarakan kemarin Jum’at di deliserdang itu sangat berdampak kepada paradigma politik kaum milenial ataupun pemuda di Indonesia karna sangat jelas terlihat libido kekuasaan orang orang yang hadir di sana itu adalah orang orang yang haus akan kekuasaan tetapi tidak ingin menempuh proses prosedural yang benar dan bahkan mengesampingkan akal sehat,” terangnya berkomentar.

Kejadian beberapa waktu lalu, sambung Indah sangat memalukan sekali bagi negara Indonesia karena wajah negara indonesia ini sangat tercoreng dengan perilaku perilaku yang terjadi di Deliserdang.

“Menurut saya itu sangat tidak mencerminkan demokrasi Indonesia sesungguhnya sehingga ini menjadi contoh kejadian yang sangat tidak baik bagi para penerus pemimpin bangsa ke depan dalam hal ini para pemuda dan milenial,” ulasnya.

Kejadian yang pertama ucap Indah adalah Partai di bajak oleh pihak eksternal dengan cara yang sangat kasar dan tidak berpendidikan. Di mana KLB yang dilaksanakan di Sumatra Utara Jum’at (5/3/2021), sangat disayangkan.

“Orang luar yang tiba-tiba masuk kedalam internal partai, dan menjadi ketua umum partai dalam kongres tersebut. Padahal, syarat utama disahkan nya KLB menurut AD-ART pun juga harus diusulkan dan dihadiri 2/3 dari 34 ketua DPD , dihadiri 50% dari 514 Ketua DPC, dan disetujui oleh ketua Majelis tinggi,” paparnya dalam pesan tertulis kepada Pasjabar, Sabtu.

Sementara itu, dalam KLB kemarin tidak ada satupun dari 34 Ketua DPD, 514 Ketua DPC, dan 1 Majelis Tinggi yang resmi tidak mendukung adanya, oleh karena itu sudah jelas adanya KLB inkonstitusional tidak berdasarkan konstitusi atau undang-undang yang berlaku.

“Tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir di KLB adalah tindakan pengkhianatan dan sangat pecundang baik yang dilakukan oleh mantan kader ataupun ketua umum bodong terpilih sangat jelas memaksakan, jelas sekali mencoreng kedaulatan, kehormatan, integritas, dan juga eksistensi dari partai Demokrat dan bahkan negara Indonesia yang memang jelas-jelas secara langsung sangat melukai hati dari seluruh kader partai demokrat dan rakyat indonesia,” papar Indah.

Di samping itu, lanjutnya yang lebih melukai hati pun juga ketika Partai diambil alih oleh pejabat negara dalam pemerintahan yang memang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat-rakyatnya termasuk partai didalamnya tetapi malah jadi aktor pembajakan.

“Ketika sebuah partai politik saja bisa di ambil haknya direbut paksa, lantas bagaimana dengan hak hak rakyat kecil yang sudah banyak di rebut paksa dan dibiarkan begitu saja? Memang sangat miris sekali demokrasi di negeri kita ini, yang memang hanya orang-orang tertentu saja sudah banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari,” ucapnya.

Indah berharap, bahwa kita dapat bersama-sama berjuang dan melawan para pengkhianat dan pencundang yang memang sudah memecah belah partai politik dan bangsa secara tidak langsung. Karena sejatinya yang diunggkapkan itu adalah kebenaran bukan pembenaran.

“AHY tetap menjadi ketua umum Demokrat yang sah dan sangat di akui Publik bukan ketum bodong yang di pilih di KLB Bodong,” pungkasnya. (*/tiwi)