BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Anggota Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Rasyid menilai pemerintah Jawa Barat harus segera merealisasikan TPPAS Legoknangka. Hal itu menanggapi semakin mengkhawatirkannya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang saat ini menampung sampah di Bandung Raya.
Ali menyebut, sekitar 450 truk perhari yang mengangkut sampah dari wilayah Bandung Raya membuat kondisi TPA Sarimukti mengalami kelebihan daya tampung. Dengan kondisi seperti itu, diperlukan pengolahan dengan teknologi yang modern.
“Dengan kondisi seperti ini TPA Sarimukti tempat pembuangan akhir dan tidak memiliki tempat pemerosesan sampah, maka dari itu kita harus segera merealisasikan TPPAS Legoknangka.”ucapnya, beberapa waktu lalu.
“Jika kondisi tersebut dibiarkan akan berdampak negatif terhadap ekosistem alam terutama dampak kesehatan dan kontur TPA yang dapat mengakibatkan bencana”tambahnya.
Ia menambahkan, sebagai solusi permasalahan tersebut maka pembangunan TPPAS Legoknangka yang merupakan proyek strategis nasional dalam penanggulangan sampah di Bandung Raya harus segera direalisasikan.
“Kami dari DPRD Provinsi Jawa Barat sangat mendukung segera beroperasinya TPPAS Legoknangka dalam upaya menanggulangi sampah di wilayah Bandung Raya”pungkasnya.
Sementara itu,Ketua DPRD Kota Bandung Tedy rusmawan mengatakan, pihaknya sempat melakukan peninjauan langsung kelapangan terkait kesiapan TPA Legok Nangka.
Tedy mengatakan, kegiatan tinjauan lapangan ini dalam rangka mengecek kesiapan TPPAS Legok Nangka sebagai lokasi pembuangan akhir dan pengolahan sampah regional Kota Bandung. Penggunaan Tempat Pembangunan Akhir (TPA) bersama daerah lainnya di TPPAS Legok Nangka direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2023, seiring berakhirnya operasional TPA Sarimukti pada 2023 mendatang.
“Intinya kita harus mempersiapkan sejak awal tempat ini. Jangan sampai ketika tahun 2023 nanti, di mana TPA Sarimukti selesai beroperasi mengolah sampah dari Kota Bandung dan daerah lainnya, kita masih belum memiliki tempat pembuangan sampah yang pasti sebagai pengganti dari TPA Sarimukti. Dan alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyediakan lahan ini (TPPAS Legok Nangka). Tinggal menunggu kesiapan dari kabupaten/kota yang akan memanfaatkannya,” ujarnya.
Dengan demikian, saat ini Komisi A DPRD Kota Bandung hingga kini terus melakukan pembahasan berkenaan dengan kesiapan dan perjanjian kerja sama TPPAS Legok Nangka, bersama dengan Pansus 2 (TPPAS Legok Nangka) DPRD Provinsi Jawa Barat, DLH Provinsi Jawa Barat dan DLHK Kota Bandung.
“Ada beberapa poin yang dibahas di Komisi A DPRD Kota Bandung, di antaranya kesiapan dari Kota Bandung dalam hal suplai sampah, besaran pembiayaan, tipping fee dan lainnya, yang masih dimatangkan sebelum ditetapkan. Tipping fee ini juga masih menjadi pembahasan di tingkat Provinsi Jawa Barat, karena berkaitan dengan teknologi pemrosesan sampah yang akan digunakan di TPPAS Legok Nangka ini, karena hingga saat ini belum fixed angkanya,” ucapnya.
Ketua DPRD Kota Bandung pun berharap agar besaran angka tipping fee dapat lebih murah dari angka yang ditawarkan sebelumnya oleh pihak pengelola, yaitu Rp386 ribu per ton per hari. Sehingga bila mengacu pada besaran angka tersebut, maka beban anggaran Kota Bandung untuk pengelolaan sampah ini akan sangat membengkak, dan berpotensi mengganggu alokasi dari kebutuhan anggaran lainnya.
“Jadi kalau mempergunakan teknologi insinerator dalam memproses sampah itu, besarannya mencapai Rp.386 ribu per ton per hari, maka itu akan berat sekali bebannya untuk Kota Bandung. Oleh karena itu, di Komisi A terus dibahas, agar bisa lebih murah lagi biayanya. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan pengalokasian armada layanan pengangkut sampah yang harus beli baru, mengingat kondisi kontur jalan yang menanjak, yang dihitung-hitung kebutuhannya untuk ini saja sampai Rp300 miliar-an,” katanya. (put)
